HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus memantapkan penguatan tata kelola data terpadu guna memastikan formulasi kebijakan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan terukur di era transformasi digital.
Langkah strategis tersebut ditegaskan saat Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, membuka secara resmi Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Boalemo yang berlangsung di Cabana Resort Pantai Bolihutuo, Kamis 27 Agustus 2026.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Tasman Dangkua, S.P., M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Boalemo Roni Taningo, S.Pd., serta Kepala BPS Kabupaten Boalemo Mohammad Syaiful.
Dalam sambutannya, Wabup Lahmuddin Hambali menggarisbawahi pentingnya keterpaduan data sebagai fondasi dasar perancangan program pembangunan di seluruh entitas organisasi perangkat daerah.
“Di era transformasi digital saat ini, data bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Data adalah kompas utama dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan hingga evaluasi pelayanan publik,” kata Lahmuddin di hadapan para peserta.
Lahmuddin menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal terkait yang secara konsisten mengawal asistensi teknis pembenahan sistem informasi data di Kabupaten Boalemo.
Orang nomor dua di Pemda Boalemo itu mengingatkan, ketidakakuratan data di tingkat tapak dapat menimbulkan risiko kegagalan program pemerintah dalam menjawab persoalan ril masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mitra sekalian atas sinergi serta dukungan sepenuhnya dalam penguatan tata kelola data di daerah Kabupaten Boalemo. Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan yang kita ambil berisiko salah sasaran dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Boalemo secara nyata,” ujar Lahmuddin.
Lebih jauh, Lahmuddin menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran birokrasi daerah dalam merealisasikan regulasi nasional maupun regulasi turunan daerah yang menetapkan standar baku bagi Satu Data Indonesia.
“Kita memiliki tanggung jawab moral dan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta regulasi daerah yang telah kita tetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Boalemo,” tegas Lahmuddin.
Mengakhiri penyampaiannya, Lahmuddin mengimbau seluruh peserta workshop agar menyerap secara mendalam transfer ilmu dan asistensi teknis dari tim narasumber Provinsi Gorontalo agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di instansi masing-masing.
“Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pembahasan ini dengan sungguh-sungguh. Kepada tim narasumber dan tim teknis dari Provinsi Gorontalo, kami titipkan ilmu dan keahlian agar mekanisme teknis yang dibahas dapat diaplikasikan secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Boalemo,” pungkas Lahmuddin.(Adv)
