HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo membawa kabar baik dengan memastikan perlindungan total bagi nasib ribuan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Di tengah kebijakan efisiensi belanja pegawai, pemerintah daerah berkomitmen tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja, termasuk bagi para guru.
Kepastian tersebut ditegaskan oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gorontalo Masa Bakti 2025–2030 di Hulonthalo Meeting Room, Grand Q Hotel Gorontalo, Sabtu 18 Juli 2026.
Langkah penyelamatan ini menyasar lebih dari 3.000 P3K Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo, yang di dalamnya termasuk 1.054 tenaga guru. Pemerintah daerah menjamin keberlanjutan masa depan pekerjaan mereka hingga perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Saya sudah menginstruksikan TAPD bahwa Kabupaten Gorontalo tidak akan merumahkan P3K Paruh Waktu. Anggaran gaji mereka telah disiapkan hingga Desember 2026 dan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027,” ujar Bupati Sofyan.
Tak hanya mengunci kepastian kerja dan gaji, jaminan perlindungan sosial bagi aparatur non-ASN dan tenaga pendidik ini juga ditingkatkan secara signifikan melalui fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja.
“Mulai pekan depan, seluruh P3K Paruh Waktu akan menerima kartu BPJS Kesehatan Kelas II dengan sebagian besar iuran ditanggung pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan perlindungan melalui program Taspen Accident,” kata Sofyan.
Di sisi lain, menyikapi peran strategis tenaga pendidik, Bupati Sofyan meminta PGRI Kabupaten Gorontalo untuk memaksimalkan fungsinya secara optimal sebagai wadah perjuangan profesi. PGRI diharapkan mampu menyelaraskan program kerjanya demi mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Fungsi PGRI sebagai tempat berlindung para guru harus dimaksimalkan. Organisasi ini juga harus menjadi jembatan aspirasi antara guru dan pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari jajaran organisasi. Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, Rapia Bahoea menyatakan, bahwa Konkerkab I ini menjadi momentum krusial bagi pengurus untuk merumuskan arah kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan.
“Melalui Konkerkab ini kami berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang semakin memperkuat organisasi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Kabupaten Gorontalo,” pungkas Rapia.(Adv)
Reporter: Agung Nugraha
Editor: Fadli Sukriani Melu
