HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi memulai tahapan awal penyusunan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Langkah ini ditandai dengan dibukanya pembahasan bersama atas dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Tahapan krusial legislatif ini diawali melalui mekanisme Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili beserta unsur pimpinan DPRD lainnya dan dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin 13 Juli 2026.
Agenda utama paripurna ini berfokus pada penyerahan secara resmi naskah Rancangan KUA-PPAS 2027 oleh pihak eksekutif kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Penyerahan dokumen ini menjadi regulasi pembuka bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membedah, mengevaluasi, dan menyelaraskan setiap program kerja yang diajukan pemerintah daerah.
Melalui pengantarnya, Gubernur Gusnar memaparkan, postur rancangan anggaran 2027 didesain untuk memperkuat fondasi pembangunan, penguatan infrastruktur sektor produksi, peningkatan PAD, hingga percepatan proyek strategis seperti hilirisasi ayam terintegrasi dan kelanjutan Asrama Haji dengan mengedepankan efisiensi.
Pascapenyerahan dokumen tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi anggaran (budgeting) secara komprehensif.
Lembaga legislatif memastikan akan mengawal ketat setiap tahapan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar instrumen APBD 2027 kelak melahirkan kebijakan fiskal yang prorakyat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(Adv)
