HIMPUN.ID – Menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 4 Februari 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (BANMUS) ini bertujuan mencari solusi konkret atas persoalan distribusi di wilayah tersebut.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, didampingi Anggota DPRD Ruslan Paputungan, serta Sekretaris Dewan Suprin Mohulaingo. Agenda ini menghadirkan perwakilan Dinas Perindag, PTSP, Bagian Ekonomi, serta pihak penyalur PT Emviro Indogas.
Dalam rapat tersebut, Ruslan Paputungan mengungkap fakta mengejutkan terkait administrasi penyalur di lapangan. Dari sekitar 90 pangkalan LPG yang beroperasi di Bolsel, tercatat baru 27 pangkalan yang mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ruslan mendesak Dinas Perindagkop untuk segera menyurati pangkalan yang belum berizin agar tertib administrasi. Menurutnya, legalitas ini krusial untuk mempermudah kontrol pemerintah.
“Ini menjadi perhatian serius. Legalitas pangkalan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ridwan Olii menekankan, gas LPG 3 kilogram adalah hak masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Ridwan meminta adanya pengawasan ketat untuk meminimalisir praktik penimbunan atau distribusi yang salah sasaran.
“Distribusi harus diawasi ketat. Jika perlu, pihak terkait turun langsung memastikan LPG sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Ridwan.
Selain masalah kelangkaan, aspek keselamatan juga menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. DPRD menemukan adanya laporan mengenai tabung LPG yang tidak layak pakai atau bocor yang beredar di masyarakat. Ridwan meminta pihak terkait tidak main-main dengan standar keamanan tabung.
“Kami minta pengawasan diperketat. Memang sudah berjalan cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Melalui RDP ini, DPRD Bolsel berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam rapat ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola LPG di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
