HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menetapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Tahap II yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Kawasan Perkantoran Panango, Rabu 29 April 2026. Selain pengesahan LKPJ, agenda ini juga menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Ariffin Olii, serta dihadiri oleh Bupati Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, jajaran anggota legislatif, Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bolsel.
Penetapan LKPJ 2025 ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran sebelumnya.
Prosesi pengesahan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan pihak eksekutif. Langkah ini menjadi simbol sinergitas antara legislatif dan pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi mendalam kepada Panitia Khusus (Pansus) dan seluruh anggota DPRD atas dedikasi mereka dalam memberikan masukan serta gagasan konstruktif.
Menanggapi rekomendasi dari fraksi-fraksi, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menindaklanjuti poin-poin krusial, termasuk rencana relokasi masyarakat di wilayah Pintadia demi kesejahteraan warga terdampak.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
