HIMPUN.ID – Proses penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Boalemo mencapai babak akhir.
Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Boalemo secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan tersebut.
Persetujuan ini disampaikan oleh Asnita Novia Kasim mewakili Fraksi Partai NasDem dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin 22 September 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan sidang, pemerintah daerah, dan Badan Anggaran DPRD.
“Atas nama Fraksi Partai NasDem, kami mengapresiasi pimpinan sidang, pemerintah daerah, dan Badan Anggaran DPRD yang telah menyusun rancangan APBD-P secara transparan dan akuntabel serta mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Asnita.
Menurut fraksi, perubahan APBD (APBD-P) 2025 ini sangat penting untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Mereka menilai dokumen perubahan anggaran ini akan menghasilkan alokasi yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Fraksi NasDem menyatakan persetujuan didasarkan pada penilaian bahwa APBD-P 2025 telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Penyelarasan Realistis: Menyelaraskan struktur pendapatan dan belanja agar sesuai dengan realisasi dan proyeksi yang realistis.
- Penguatan Program Prioritas: Memperkuat alokasi pada program yang menjadi prioritas utama, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Pemulihan Ekonomi: Memberikan perhatian khusus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.
- Prinsip Anggaran: Menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Asnita Novia Kasim menekankan agar pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi fraksi secara konsisten. Fraksi NasDem secara spesifik menyoroti pentingnya realisasi program yang:
- Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Berorientasi pada Hasil.
- Memastikan pembayaran hak-hak pegawai, termasuk TPP pegawai, P3K Paruh Waktu (P3KPW), dan aparat desa hingga akhir tahun 2025.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta pemerintah menjaga disiplin anggaran, meningkatkan kinerja aparatur, serta melakukan pengawalan ketat agar setiap rupiah APBD-P benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
