HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo telah menggelar sidang Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna, Jumat 21 November 2025, Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan tegasnya, menyoroti dua isu mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni penanganan banjir dan kelangkaan kuota LPG 3 kg.
Ketua Fraksi Golkar, Silfana Saidi, menekankan, Pemerintah Daerah harus lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang mendesak. Secara khusus, ia menyoroti masalah banjir tahunan yang dianggap tidak boleh lagi dipandang sepele sebagai kejadian musiman.
“Kami meminta agar persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah segera ditangani secara konkret dan berkelanjutan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari kondisi ini,” ujar Silfana dalam pandangannya.
Silfana juga merinci beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir, termasuk desa Mohungo, Piloliyanga, Ayuhulalo, dan Limbato di Kecamatan Tilamuta; Desa Tutulo di Kecamatan Botumoito; serta wilayah di Kecamatan Paguyaman, dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Boalemo.
“Wilayah-wilayah ini kita tahu bersama hampir setiap tahun di setiap hujan yang pasti terendam banjir. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan yang jelas, terencana, dan tidak lagi bersifat sementara,” tegasnya.
Selain banjir, Fraksi Golkar juga menyoroti masalah keterbatasan kuota LPG 3 kg yang dinilai sangat berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah masyarakat miskin di Boalemo mencapai 20.000 hingga 21.000 jiwa. Sementara itu, kuota gas LPG 3 kg yang diterima daerah baru sekitar 16.000 tabung, menyisakan kekurangan riil sekitar 12.000 tabung jika dibandingkan dengan data masyarakat miskin.
“Ketersediaan LPG 3 kg masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Kami mendorong Perindag dan bagian ekonomi untuk segera mengupayakan penambahan kuota, karena masyarakat sangat bergantung pada LPG bersubsidi ini,” ungkap Silfana.
Sebagai legislator yang dikenal dekat dengan kaum perempuan, Silfana menuturkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kondisi rumah dampak banjir dan keterbatasan energi, harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan RAPBD 2026.
“Setiap kali saya turun ke lapangan, yang pastinya pengeluhan utama oleh ibu-ibu bagaimana penanganan banjir sampai saat ini dan ketika pasokan LPG tidak mencukupi,” tambahnya.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 yang disampaikan langsung oleh Bupati Boalemo, Rum Pagau untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
Editor: Fadli Sukriani Melu
