HIMPUN.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sawit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Umar Karim, secara resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo pada Selasa, 15 Juli 2025.
Laporan ini dilayangkan menyusul mencuatnya tudingan bahwa Umar Karim menerima sejumlah uang ‘upeti’ dari oknum Humas Palma Grup.
Langkah hukum ini diambil Umar Karim setelah isu tersebut menjadi perbincangan hangat dalam rapat Pansus Sawit DPRD Gorontalo pada Senin, 14 Juli 2025.
Menurut Umar, tudingan ini tidak hanya mencoreng nama baiknya secara pribadi, tetapi juga merusak kredibilitas Pansus yang sedang gencar menyelidiki tata kelola lahan sawit di wilayah tersebut.
“Ini bukan sekadar menyerang saya secara pribadi, tapi juga merusak citra pansus yang sedang menjalankan fungsi pengawasan. Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan mencederai integritas kami,” tegas Umar Karim usai membuat laporan di Mapolda Gorontalo.
Umar menjelaskan bahwa isu sensitif ini bermula dari diduga pernyataan yang disampaikan oleh oknum Humas Palma Grup kepada pihak LSM.
Meskipun pihak perusahaan telah mengeluarkan bantahan, Umar menilai klarifikasi tersebut belum memadai untuk membersihkan nama baiknya dan lembaga Pansus.
“Upaya hukum ini adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan adil,” tambahnya.
Sementara itu, Ghalib Lahidjun, yang turut mendampingi Umar Karim, berpendapat bahwa tudingan ini merupakan upaya balasan terhadap sikap kritis Pansus.
Pansus Sawit Gorontalo belakangan memang sering menyoroti buruknya tata kelola perusahaan sawit, khususnya Palma Grup.
“Saya secara pribadi menganggap ini sebagai fitnah yang kejam terhadap pansus terutama kepada senior saya, di tengah upaya untuk melakukan perbaikan. Bisa jadi ini adalah serangan balik terhadap upaya pansus dalam menyelesaikan masalah sawit ini,” ujar Ghalib. (Fadli)
