HIMPUN.ID – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, dr. Sri Dasrianti Tuna, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Dinas Kesehatan Boalemo pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Dasrianti, kinerja Dinas Kesehatan Boalemo patut dicontoh, terutama dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dr. Sri Dasrianti Tuna menyoroti keberhasilan Kabupaten Boalemo mencapai 98% Universal Health Coverage (UHC).
“Kita apresiasi sekali dengan capaian dari Dinas Kesehatan Boalemo. Karena pertama, Universal Health Coverage (UHC) mereka sudah 98 persen,” ujar Dasrianti.
Selain itu, Dasrianti juga memuji inovasi Dinas Kesehatan Boalemo yang memiliki dana talangan sebesar Rp250 juta per tahun. Dana ini berfungsi untuk menalangi biaya kesehatan bagi warga yang belum ter-cover oleh UHC atau tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menariknya, Dasrianti menyebutka, dana talangan tersebut “selama setahun Rp250 juta itu tidak habis,” menunjukkan efektivitas manajemennya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyinggung prestasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya penurunan kasus Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan.
“Sekarang kasus ODF, orang yang bebas BAB sembarangan itu kan Provinsi Gorontalo itu di bawah Papua. Kita apresiasi sekali dengan 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hasilnya bagus,” jelasnya.
Secara spesifik di Boalemo, Dasrianti menuturkan, dari 82 desa/kelurahan, sekitar 69 desa sudah dinyatakan ODF.
Dasrianti menekankan pentingnya mensyukuri capaian ini, sebab tingginya cakupan ODF dapat berdampak buruk.
Lebih lanjut, Dasrianti mengaitkan upaya ODF dengan program nasional untuk mengurangi stunting, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Prabowo.
“Kenapa ada MBG? MBG itu lahir ketika banyak kasus stunting yang kita temukan baik di Provinsi Gorontalo atau di Provinsi lain. Nah, terkait dengan stunting, kita juga menekankan cakupan ODF yang rendah, peluang untuk anak menjadi stunting itu akan rendah,” tegas Dasrianti.
Menutup kunjungannya, Dasrianti menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat ini berfokus pada dua isu utama, yaitu pelayanan kesehatan dan masalah ketenagakerjaan.
“Target dari Komisi IV masalah tenaga kerja yang sudah menjadi tenaga kerja dan masih dibiayai oleh pemerintah dalam penerima bantuan iuran BPJS,” ujarnya.
Prioritas kedua adalah tindak lanjut terhadap isu ODF.
“Yang kedua, kita akan turun ke seluruh Kabupaten/Kota untuk melihat bagaimana presentasi kasus ODF yang ada di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.
