HIMPUN.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Fadly Poha memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD Tolotio, Rosihan Kaluku atas sorotannya terkait kunjungan Komisi I ke Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, dalam meninjau pembangunan KNMP, pada Minggu, 12 April 2026.
Tokoh Aleg Provinsi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Ismet Mile itu menilai pandangan Rosihan Kaluku keliru, karena, yang ditanggapi tidak sesuai substansi permasalahan yang ditindaklanjuti oleh Komisi I melalui kunjungan lapangan.
“Ini bukan persoalan penolakan atau konflik antar kelompok nelayan seperti yang disampaikan. Yang terjadi adalah persoalan teknis di lapangan yang perlu dicarikan solusi bersama,” ujar Fadly, pada Selasa 14 April 2026.
Fadly Poha menerangkan, kunjungan yang dilakukan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bertujuan untuk melakukan mediasi antara masyarakat nelayan sekitar dan pihak pengembang proyek KNMP guna menemukan solusi atas laporan yang disampaikan masyarakat, terhadap dampak penimbunan pihak pengembang proyek KNMP yang mengakibatkan berkurangnya panjang tambatan perahu.
“Tambatan perahu yang selama ini digunakan nelayan berkurang sekitar 12 meter karena terdampak pembangunan. Ini yang menjadi keluhan utama masyarakat,” jelas Fadli untuk menekankan duduk persoalan, sehingga, mudah dipahami.
Fadly juga menambahkan, persoalan ini bahkan telah dilaporkan kepada Kepala Desa Tolotio oleh masyarakat. Para masyarakat meminta agar panjang tambatan perahu yang tersedia, dikembalikan seperti semula atau jika bisa ditambahkan, mengingat hadirnya KNMP berpotensi meningkatkan jumlah perahu para nelayan.
“Kalau jumlah perahu bertambah, tentu fasilitas tambatan harus memadai. Jangan sampai justru menghambat aktivitas nelayan,” tambah Fadly.
Fadly Poha menegaskan, pihak Deprov Gorontalo melalui Komisi I telah mengambil langkah dengan berkomunikasi bersama pihak pengembang agar mendapatkan solusi yang tida merugikan pihak masyarakat nelayan dan pengembang proyek pembangunan KNMP.
“Komisi I hadir untuk menjembatani. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak pengembang agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti,” kata Fadly
Terkait sorotan Ketua BPD Tolotio, Fadly mengimbau, untuk terlebih dahulu mempelajari serta memahami substansi persoalan, sebelum memberikan pernyataan agar tidak keliru.
“Kami berharap Ketua BPD bisa melihat persoalan ini secara utuh. Kehadiran kami di sana murni untuk membantu masyarakat, bukan untuk memihak atau menciptakan polemik baru,” tegasnya.
Menutup penyampaiaannya, Fadly Poha menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan pihak pengembang proyek demi pembangunan KNMP yang adil dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat nelayan tetap terlindungi dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pungkas politisi partai berlambang Ka’bah tersebut.
