HIMPUN.ID – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menekankan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini ditegaskannya saat menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di hadapan jajaran eksekutif dan perwakilan kementerian, Selasa 14 April 2026.
Mengingat kondisi fiskal daerah yang hanya berkisar di angka Rp1,53 triliun, pemerintah daerah diminta tidak membagi anggaran secara merata ke semua sektor, melainkan fokus pada program yang berdampak signifikan.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar, terutama karena sebagian besar dana masih bergantung pada dana transfer pusat dengan skema penggunaan yang kaku. La Ode Haimudin menyebut bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu-satunya solusi untuk memperluas ruang fiskal agar program-program unggulan daerah tetap bisa berjalan.
“Ruang yang bisa kita optimalkan adalah PAD. Ini yang harus kita dorong agar program unggulan daerah tetap bisa berjalan,” tegas politisi PDIP tersebut.
Selain persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional untuk Gorontalo yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 7,7 hingga 8 persen. Meskipun tren pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif—naik dari 5,7 persen pada 2025 menjadi sekitar 6,3 persen—La Ode menilai pencapaian target nasional tersebut membutuhkan kerja keras luar biasa dan sinergi lintas sektoral.
La Ode Haimudin mengingatkan agar perencanaan daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Penyelarasan dengan program kementerian dianggap sebagai kunci utama untuk menarik dukungan pusat guna menutupi celah fiskal daerah. Dengan integrasi yang kuat, diharapkan RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menjawab tantangan ekonomi secara konkret.
Melalui forum Musrenbang ini, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan hingga penganggaran. Fokus utama legislatif adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di masa depan.
