HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengkritik keras tata kelola pembangunan kepemudaan yang dinilai masih bersifat reaktif dan sekadar merespons pengajuan proposal organisasi. Pemerintah daerah didorong untuk mengubah pola pembinaan dari hilir ke hulu melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan serta penyusunan roadmap yang terstruktur.
Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abdul Ghalib Lahidjun, saat memimpin kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo, Rabu 16 September 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menegaskan, dukungan terhadap organisasi kepemudaan tidak boleh lagi diposisikan sebatas skema dana hibah atau bantuan keormasan tanpa indikator keberhasilan yang terukur.
“Selama ini penyelesaian kepemudaan hanya pada hilirnya, tidak pada hulunya. Ketika ada proposal, baru kemudian mendapatkan bantuan,” tegas Ghalib.
Ghalib memaparkan, pembangunan kualitas sumber daya manusia pemuda harus diintegrasikan lintas sektor melalui konsep blue green kepemudaan. Dalam skema ini, pelatihan teknis, seperti sektor pertanian atau kelautan, dijalankan oleh dinas terkait, tetapi program pengembangan kapasitas dan kaderisasi pemudanya tetap terikat dalam agenda besar kepemudaan.
“Harus ada roadmap kepemudaan dan harus dinasionalisasi. Misalnya ada Dinas Pertanian, pelatihannya ada di Dinas Pertanian, tetapi program pengembangan pemudanya tetap masuk dalam agenda kepemudaan,” jelas Ghalib.
Ghalib menambahkan, DPRD Provinsi Gorontalo telah mengalokasikan dukungan anggaran khusus untuk membiayai program pengkaderan dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Oleh karena itu, Komisi IV mendesak pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Gorontalo untuk mulai mengintegrasikan anggaran kaderisasi kepemudaan serta menyusun RAD Kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027.(Adv)
