Example floating
Example floating
DPRD Bolsel

Pacu Anggaran Publik, DPRD Bolsel Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 Lanjut Pembahasan

0
×

Pacu Anggaran Publik, DPRD Bolsel Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 Lanjut Pembahasan

Sebarkan artikel ini
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Arifin Olii saat menyerahkan Laporan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis 13 Agustus 2026 (Foto: Himpun.id/hms DPRD Bolsel).

HIMPUN.ID Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menunjukkan komitmen dan gerak cepat dalam mengawal kebutuhan anggaran publik. Melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, lembaga legislatif ini resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis lanjutan, Kamis 13 Agustus 2026.

Persetujuan yang dicapai melalui kesepakatan bulat tiga fraksi DPRD Bolsel tersebut, menjadi kunci utama bagi percepatan penyaluran alokasi anggaran daerah ke sektor-sektor vital masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii, menegaskan fungsi pengawasan dan kepedulian parlemen dalam memastikan setiap rupiah tambahan fiskal daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi atas responsivitas pimpinan dan seluruh anggota DPeuRD Bolsel yang langsung mengagendakan pembahasan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026.

“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Iskandar di hadapan jajaran parlemen.

Melalui dukungan penetapan dari DPRD Bolsel ini, alokasi anggaran prioritas dipastikan menyasar pemenuhan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo, bantuan seragam sekolah SD-SMP, beasiswa S1 hingga S3, penguatan sarana medis RSUD, program Gerakan Pangan Murah (GPM), serta kepastian pemenuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan selesainya tahap kesepakatan awal di tingkat legislatif ini, Pemkab dan DPRD Bolsel menargetkan seluruh tahapan evaluasi provinsi selesai tepat waktu agar Perubahan APBD 2026 dapat segera direalisasikan sepenuhnya pada September 2026.

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bolsel tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, seluruh anggota DPRD Bolsel, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(Infotorial)

Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *