HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo tengah mengebut penyelesaian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Para anggota dewan hanya punya waktu sepekan untuk merampungkan draf tersebut sebelum disepakati bersama.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyampaikan urgensi ini usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-33, Senin 14 Juli 2025.
Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
“Untuk perubahan KUA-PPAS 2025-2026, tugas dewan bagaimana merampungkan itu dalam waktu seminggu untuk KUA-PPAS perubahan,” tegas La Ode.
La Ode menambahkan, penandatanganan kesepakatan dijadwalkan pada 21 Juli mendatang.
Perubahan KUA-PPAS ini membutuhkan keterlibatan aktif dari Komisi-komisi di DPRD. Karena itu, Komisi diberi ruang untuk membahas secara internal hingga hari Jumat.
“Tadi, kami ingin keterlibatan komisi, sehingga komisi InsyaAllah akan diberikan waktu untuk membahas KUA-PPAS perubahan ini, sampai dengan hari Jumat. Hari Minggu kita finalisasi Banggar, sehingga hari Senin insyaallah, tidak ada hambatan penandatanganan kesepakatan,” jelas La Ode.
La Ode mengungkapkan, pembahasan KUA-PPAS harus cepat diselesaikan sesuai harapan Gubernur. Tujuannya agar Provinsi Gorontalo bisa menjadi yang pertama menyampaikan dokumen ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
La Ode berharap, jika hal itu tercapai berkat kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPRD, akan ada penghargaan dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan ada reward dari pemerintah pusat kalau kita memang taat dan cepat,” harap La Ode.
Saat ditanya mengenai program prioritas Provinsi Gorontalo ke depan untuk tahun 2026, La Ode Haimudin menyebutkan beberapa hal, termasuk masalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), Peternakan, serta program-program prioritas presiden lainnya. (Adv)
Reporter: Fadli Sukriani Melu
