HIMPUN.ID – Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, H. Rifli M. Katili, AP, S.Sos., M.Ec.Dev., menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dan penyesuaian kodefikasi nomenklatur dalam perencanaan anggaran untuk menunjang efektivitas fasilitasi tugas lembaga legislatif.
Penegasan tersebut disuarakan langsung oleh Rifli M. Katili saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) yang berlangsung di Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada 15–17 Oktober 2026.
Rakernas III ASDEPSI yang mengusung tema “Penguatan Kebijakan Bimbingan Teknis Anggota DPRD dalam Mendukung Profesionalisme dan Optimalisasi Fungsi DPRD” tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si.
Forum nasional yang diikuti oleh 38 Sekretaris DPRD provinsi se-Indonesia ini menjadi ajang konsolidasi strategis guna memperkuat tata kelola administrasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan birokrasi pemerintahan daerah.
Dalam sesi diskusi bersama narasumber utama dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, aktif mengambil bagian dengan mengangkat persoalan mendasar terkait kesesuaian kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, serta subkegiatan kesekretariatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.
Rifli M. Katili menjelaskan, langkah penajaman aturan tersebut krusial agar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Sekretariat DPRD tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan dinamis dalam memfasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Pembahasan ini penting bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bahan tindak lanjut untuk memperkuat kepastian kebijakan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rifli M. Katili.
Selain keaktifan Sekwan dalam sesi keuangan daerah, delegasi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo juga menorehkan peran strategis melalui kehadiran Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Akristianto Ahmad, S.H., M.H., M.Si., yang dipercaya bertindak sebagai moderator dalam sesi materi penutup yang dibawakan oleh akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Karim Suryadi, terkait penguatan komunikasi politik dan kepemimpinan strategis kesekretariatan.
Melalui keikutsertaan dalam Rakernas III ASDEPSI ini, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administratif, memperkuat koordinasi lintas daerah, serta menerjemahkan hasil rekomendasi nasional guna mendukung optimalisasi kinerja dan profesionalisme DPRD Provinsi Gorontalo.(Adv)
