HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile memperkuat langkah strategis dalam mengendalikan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan multipihak yang terintegrasi, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif guna menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, Selasa 9 Juni 2026. Sinergi lintas sektor dari hulu ke hilir dinilai menjadi kunci utama untuk memperkuat intervensi kesehatan berbasis wilayah serta meningkatkan kualitas hidup warga.
“Pengendalian ATM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani.
Sebagai koordinator perencanaan, Bappeda Litbang memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan isu ATM ke dalam dokumen pembangunan daerah formal seperti RPJMD, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah. Selain itu, optimalisasi anggaran juga didorong hingga ke tingkat terbawah untuk memastikan program memiliki basis kebijakan dan pendanaan yang kuat.
“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui edukasi kesehatan, pendampingan desa, penguatan data dan monitoring, serta kampanye perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, Dinas Kesehatan akan berfokus pada deteksi dini, pengobatan, surveilans, dan edukasi kesehatan. Sementara itu, Bappeda Litbang mengawal sinkronisasi perencanaan, dan Dinas PMD memperkuat regulasi pemanfaatan Dana Desa untuk program kesehatan lingkungan.
Kemitraan ini juga memperluas keterlibatan unsur non-pemerintah seperti perguruan tinggi, media massa, tokoh agama, organisasi pemuda, PKK, NGO, hingga pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta maupun BUMN/BUMD.
Pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya integrasi program lintas sektor, keterbatasan data berbasis desa, serta rendahnya partisipasi warga dalam deteksi dini penyakit.
“Untuk itu, strategi penguatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan koordinasi berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur desa dan kader kesehatan, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah,” tutup Sri Mulyani.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
