HIMPUN.ID – Mantan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Syafrudin Mosii berharap, Silaturahmi Nasional III (Silatnas) yang akan digelar oleh Presidium Nasional (Presnas) center, menghasilkan “Output” yang jelas untuk pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, hal ini dipandang perlu karena, momentum yang menghadirkan para tokoh dari Provinsi Gorontalo yang telah berkiprah di tingkat nasional dan di daerah itu, kini menuai dua pendapat, yang salah satunya adalah pendapat negatif.
“Baik di Gorontalo maupun masyarakat di perantauan, ada dua pendapat tentang Silatnas ini. Pendapat pertama menyatakan Silatnas ini bagus, memberi masukan kepada calon-calon pemimpin. Pendapat kedua ada yang bilang, Silatnas ini tidak ada gunanya. Ada yang bilang, ini kan sudah Silatnas III, nah Silatnas I, Silatnas II, hasilnya apa?,” tutur Syafrudin.
Pendapat Negatif Tentang Silatnas
Dijelaskannya, orang berpendapat dengan mempertanyakan hal itu, karena Provinsi Gorontalo saat ini berada di peringkat ke 5 Provinsi termiskin di Indonesia, sehingga digelarnya Silatnas I dan II, dinilai tak memberi spirit bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo.
“Gorontalo tetap terpuruk kan di peringkat 5, jadi tidak ada gunanya ini Silatnas, hanya retorika. Sehingga saya bilang, pendapat kedua ini harus dieliminasi, harus dijawab. Nah, bagaimana mengeliminasinya, dari semua masukan-masukan dari para tokoh, dibuat suatu rangkuman,” jelas Syafrudin saat ditemui di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (24/06/2021).
Tolak Ukur Gorontalo Emas 2045
Lanjutnya, digelarnya Silatnas ini, dalam rangka menyongsong Gorontalo Emas 2045, yang pada saat itu menurut salah satu tokoh yang akan dihadirkan dalam Silatnas III yakni Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Gorontalo Emas itu adalah Gorontalo Sejahtera.
“Pak Nelson mengatakan, Gorontalo Emas itu adalah Gorontalo Sejahtera. Saya bilang, tidak boleh berhenti disitu, harus dikongkritkan Gorontalo Sejahtera itu ukurannya apa, indikatornya apa. Jadi, pada tahun 2045 target kita pada kemiskinan berapa persen, pengangguran berapa persen, pendapatan perkapita masyarakat berapa. Jadi sejahtera itu ada ukuran-ukurannya, tidak boleh hanya kualitatif hanya kita bilang sejahtera,” lanjut Syafrudin.
Diterangkannya, ukuran dari kesejahteraan yang dimaksudkan itu, dipandangnya perlu, agar ketika para calon pemimpin di Gorontalo, ketika telah duduk menjadi Kepala Daerah, ada yang dijadikan sebagai pengendali dalam membangun daerah.
“Jangan sampai begitu para calon pemimpin ini ketika terpilih nanti menjadi Kepala Daerah, tak lagi memperhatikan hal ini, tidak ada alat kendali yang membayang bayangi mereka. Nah setelah kita gambarkan itu yang 2045 mendatang, kita harus gambarkan ‘road map’ atau peta jalan menuju itu bagaimana,” terangnya.
Gorontalo Emas 2045 Harus Digambarkan kepada Kepala Daerah
Ditambahkannya, gambaran peta perjalanan menuju Gorontalo Emas 2045 harus juga dibuatkan, agar setiap periode kepemimpinan siapapun yang menjadi Kepala Daerah nanti di Provinsi Gorontalo kedepan, dapat menargetkan berapa ukuran hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan Gorontalo Emas 2045, dari periode 5 tahun pertama hingga 5 tahun kelima.
“Harus dibuat pada siapapun Kepala daerah, Provinsi ini targetnya pada 5 tahun akan datang tingkat kemiskinan berapa, pengangguran berapa, pendapatan masyarakat harus berapa, begitu juga dengan 5 tahun kedua, ketiga dan keempat. Sehingga Gorontalo Emas pada 2045, pada 5 tahun ke lima nanti, sudah bisa benar-benar dicapai. Kalau hanya seperti Silatnas II, tidak ada. Cuma kumpul-kumpul, selama ini cuma kumpul-kumpul, apakah kita hanya memberi-memberi seperti itu lagi?,” Pungkasnya. (MYP/HP)
, Syafrudin Mosii berharap,){kind=link}