HIMPUN.ID – Evaluasi optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengungkap kesenjangan antara perencanaan dan pembuktian anggaran. Dari total 661 sub-kegiatan yang ditandai dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hanya 214 sub-kegiatan atau sekitar 32 persen yang terbukti memiliki rincian belanja pendukung yang valid.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Semester I Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Nurjana Hasan Yusuf, di Ruang Rapat Bappeda Gorontalo Utara, Kamis 17 September 2026.
Wabup Gorontalo Utara, Nurjana Hasan Yusuf membeberkan, semula terdapat 285 sub-kegiatan (43 persen) yang dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, setelah melalui proses verifikasi, angka tersebut menyusut menjadi 32 persen karena lemahnya kelengkapan data dukung dari sejumlah perangkat daerah dan kecamatan. Bahkan, beberapa instansi tercatat masih nol dalam pembuktian alokasi belanja.
“Bukan hanya soal kualitas data yang belum lengkap, tetapi juga soal ketepatan waktu penyampaian yang masih sering terlambat, sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih lambat dan menyulitkan kita dalam mengambil keputusan yang cepat,” tegas Nurjana.
Meski menyoroti kinerja sejumlah OPD yang belum patuh, Nurjana Hasan Yusuf mengapresiasi jajaran puskesmas di seluruh kecamatan yang dinilai konsisten dan dapat membuktikan seluruh alokasi anggaran pendukung program penanggulangan kemiskinan secara akuntabel.
Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Nurjana mengimbau seluruh pimpinan OPD agar mengintegrasikan sub-kegiatan serta rincian belanja OPPKPKE sejak tahap awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.
“Hal ini perlu dilakukan sejak awal penyusunan anggaran tahun berikutnya, bukan setelah program berjalan, agar program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa direncanakan dengan lebih matang, anggarannya lebih jelas, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas orang nomor dua di Pemda Gorut tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Laokro, Staf Ahli Bupati Yusuf Abdullah Hasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Rusli Akase, Sekretaris Bappeda Roni Damiti, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Gorontalo Utara.
Editor: Fadli Sukriani Melu
