HIMPUN.ID, BOALEMO – Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi, hingga membuat pertumbuhan anak menjadi kurang maksimal, merupakan hal yang menjadi fokus penanganan Pemerintah Pusat.
Presiden Joko Widodo, bahkan memberikan perhatian besar untuk menangani stunting melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting.
Adapun Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, secara prinsip memberikan tongkat komando koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting, kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Baca juga:Khasiat Daun Mint untuk Kesehatan
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, melaksanakan agenda “Review Kinerja Tahunan Aksi Konfergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting (Aksi 8) Tingkat Kabupaten Boalemo tahun 2021, yang bertempat di Grand Amalia Hotel, Rabu 19 Januari 2022.
Sosialisasi 1.000 Hari Kehidupan
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo Hartati Suleman mengatakan, persoalan stunting dapat diantisipasi awal dengan sosialisasi 1.000 hari kehidupan.
Menurutnya, yang lebih berperan dalam hal sosialisasi 1.000 hari kehidupan adalah dinas kesehatan, yang nantinya akan turun memberikan sosialisasi agar keluarga yang termasuk akan menjurus ke keluarga yang memiliki anak stunting, bisa terantisipasi lebih awal.
Boalemo Peringkat Terendah Kasus Stunting Tahun 2021
“Untuk penanganan stunting tahun 2021, bakal akan dievaluasi sebentar. Dan di awal 2021 kemarin, itu sudah di adakan penilaian. Alhamdulillah, dari 5 Kabupaten, 1 Kota se-Provinsi Gorontalo, untuk angka stunting yang paling rendah adalah Kabupaten Boalemo,” beber Hartati.
6 OPD Diminta Serius Tangani Stunting
Sementara itu, Bupati Boalemo Anas Jusuf berharap, agar persoalan penanganan stunting, diseriusi oleh 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya dinas kesehatan, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, dinas keluarga berencana, dinas perumahan kawasan permukiman, dinas pangan, dan dinas pendidikan.
Baca juga:Komitmen Dinas Pangan Boalemo Terhadap Penanganan Stunting
“Berbicara tentang reviu, berarti menganalisa persoalan-persoalan yang kita hadapi tahun sebelumnya. Lalu tidak hanya sekedar reviu, setelah kita mereviu apa yang menjadi persoalan, kita akan lakukan langkah-langkah strategis, perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan tahun yang berikut,” ungkap Bupati Anas.
Anas menambahkan, untuk persoalan stunting, 6 OPD terkait, harus bekerja berdasarkan skala prioritas.
“Stunting ini menjadi perhatian nasional, sampai Presiden membuat khusus Peraturan Presiden, dan semua program itu, arahnya kepada bagaimana penurunan stunting,” kata Bupati Anas. (Adv)
Reporter: Arten Masiaga
