Example floating
Example floating
DPRD Kota Gorontalo

Bapemperda DPRD Kota Gorontalo Bahas Propemperda 2027, Darmawan Minta Pemkot Lakukan Penyelarasan Dikaji Internal sebelum Ditetapkan

0
×

Bapemperda DPRD Kota Gorontalo Bahas Propemperda 2027, Darmawan Minta Pemkot Lakukan Penyelarasan Dikaji Internal sebelum Ditetapkan

Sebarkan artikel ini
Rapat pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) guna menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 oleh Bapemperda DPRD Kota Gorontalo yang digelar di Aula III, Sekretariat DPRD, Senin 16 November 2026 (Foto: Himpun.id/Fadli Sukriani Melu).

HIMPUN.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) guna menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027, Senin 16 November 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula III Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut berfokus pada penyelarasan draf Ranperda usulan baru maupun sisa program pengundangan yang belum rampung di tahun berjalan.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming menjelaskan, dari hasil pencermatan awal bersama jajaran Pemerintah Kota Gorontalo, terdapat total tujuh Ranperda yang diusulkan untuk masuk dalam lembaran Propemperda 2027.

“Yang pastinya ada 7 rancangan peraturan daerah, baik bawaan di 2026 yang tidak sempat selesai dibahas, dan yang baru itu ada 4, yang lama ada 3 sehingganya jumlah seluruhnya ada 7,” ujar Darmawan usai rapat.

Darmawan membeberkan, salah satu usulan Ranperda baru yang menjadi perhatian berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni regulasi yang mengatur teknis pembangunan dan pengelolaan sistem drainase.

Namun demikian, Bapemperda meminta bagian hukum serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa di lingkungan Pemkot Gorontalo untuk menyempurnakan dan menyelaraskan pengkajian internal SKPD terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

“Hari ini kita DPRD bersama Pemerintah melaksanakan rapat terkait dengan penetapan Prolegda untuk tahun 2027. Nah setelah kita rapat, berkembang terkait dengan Prolegda 2027 yang bawaan dari 2026 dan juga ada Prolegda yang baru. Nah sehingganya kami meminta kepada teman-teman untuk menyelesaikan dulu, terutama teman-teman bagian hukum untuk menyelesaikan dulu dan menyelaraskan terkait dengan Prolegda 2027 yang baru,” tambahnya.

Langkah penajaman administrasi ini ditegaskan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur pembentukan produk hukum daerah yang diatur dalam Permendagri dan Tata Tertib DPRD Kota Gorontalo.

“Bagian Pemerintah itu belum sempurna maksimal, sehingganya kami minta untuk dimaksimalkan karena itu merupakan bagian daripada tahapan. Sesuai dengan Permendagri 80 dan juga sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR. Nah sehingganya kami meminta kepada teman-teman bagian hukum pemerintah untuk menyelesaikan dulu pembahasan di tingkat pemerintah daerah di SKPD, baru kita akan lanjutkan pada besok siang untuk kita finalisasikan dan kita akan masukkan menjadi Prolegda kita di tahun berikutnya,” jelas Darmawan.

Bapemperda DPRD Kota Gorontalo dijadwalkan kembali menggelar rapat lanjutan bersama tim asistensi pemerintah daerah pada Selasa (17/11/2026) guna memfinalisasi draf Propemperda 2027 sebelum diajukan ke tingkat paripurna.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *