HIMPUN.ID – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak (PP Tunas) memerlukan kolaborasi lintas sektor. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, menegaskan, regulasi yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 18 tahun ini tidak akan berjalan optimal tanpa pengawasan yang kuat.
Darmawan menyebutkan terdapat tiga unsur kunci yang menjadi penentu keberhasilan perlindungan anak di dunia digital.
“Pengawasan itu harus melibatkan pemerintah, orang tua, dan juga kesadaran dari anak itu sendiri,” tegas Darmawan, Senin 20 April 2026.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat masih adanya platform besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Kehadiran negara melalui regulasi harus dibarengi dengan pendampingan langsung dari lingkungan keluarga. Darmawan berharap sinergi ini dapat melindungi anak dari paparan informasi bebas yang tidak sesuai usia, sekaligus mengalihkan fokus mereka pada aktivitas pendidikan.
“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena dapat membantu anak-anak lebih fokus belajar dan tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang begitu luas dan bebas di media sosial,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang baik antara tiga unsur tersebut, diharapkan tercipta generasi yang lebih cerdas serta bijak dalam memanfaatkan teknologi di tengah pemberlakuan aturan yang sudah resmi berjalan sejak 28 Maret 2026 tersebut.(Adv)
