HIMPUN.ID – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, mengubah wajah kegiatan reses dari formalitas menjadi aksi nyata. Memasuki masa persidangan pertama tahun 2025–2026, Hardi memilih turun langsung ke lapangan di Dapil I (Tilamuta, Botumoito, Mananggu) sambil menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), guna memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan.
Pendekatan ini sengaja dilakukan untuk menjamin akuntabilitas instansi teknis. “Kami tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti di catatan. Karena itu, saya sengaja menghadirkan langsung dinas teknis agar bisa melihat kondisi lapangan dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujar Hardi di sela kegiatan, Senin 4 November 2025.
Dalam kunjungan tersebut, tim teknis PUPR Boalemo langsung memverifikasi beberapa titik infrastruktur kritis, termasuk jembatan gantung di Desa Pentadu Barat, rabat beton, serta masalah drainase. Dengan kehadiran OPD, persoalan teknis dapat segera dikaji di tempat, mempercepat proses perencanaan perbaikan.
Selain infrastruktur, politisi senior ini juga menyerap keluhan sektor produktif, seperti keterbatasan bibit dan pupuk bersubsidi, minimnya sarana perikanan (alat tangkap dan mesin perahu), hingga desakan dukungan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
Hardi menegaskan bahwa pendekatan lapangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politiknya.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aspirasi mereka benar-benar direspons. Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kami kepada rakyat,” pungkasnya, menjamin semua usulan akan diperjuangkan dalam rapat pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
