HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan guna membahas secara mendalam keberadaan, mekanisme kerja, dan pendanaan Koperasi Merah Putih. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD pada Jumat, 26 September 2025.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait dari eksekutif, meliputi Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindak), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), P3MD, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPRD.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho menegaskan fungsi vital legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah, termasuk program yang melibatkan Koperasi Merah Putih.
Ketua DPRD secara khusus menyoroti informasi mengenai penyerapan tenaga kerja paruh waktu yang ditempatkan di koperasi tersebut.
“Ini menyangkut uang negara. Karena itu mekanismenya harus jelas dan dijawab oleh OPD terkait,” tegas Ketua DPRD, menuntut transparansi pengelolaan.
Kekhawatiran serupa turut diungkapkan oleh anggota DPRD, Muslimin Haruna.
Muslimin menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan program ini, terutama terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih.
“Jangan sampai koperasi ini menjadi ladang baru yang berpeluang dikorupsi, apalagi dengan banyaknya anggaran yang kabarnya diserap,” kata Muslimin, mendesak pemahaman rinci terhadap mekanisme dan pendanaan sesuai Inpres.
RDP gabungan ini diharapkan dapat menghasilkan kejelasan komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan Koperasi Merah Putih, khususnya pada aspek pendanaan dan proses perekrutan tenaga kerja. DPRD menegaskan komitmen untuk terus mengawal agar pengelolaan koperasi ini berjalan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Boalemo.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
