HIMPUN.ID – Beberapa hari ini, persoalan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato kembali menyita perhatian publik, pasca sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menuntut Perubahan (GMMP) membeberkan seorang aktor intelektual yang diduga menjadi ‘pelumas’ masifnya PETI di Pohuwato.
Menurut Koordinator Lapangan GMMP, Andi Taufik, YR (inisial) diduga kuat sebagai koordinator PETI di Kabupaten Pohuwato.
GMMP pada Kamis 24 April 2025, telah melakukan demonstrasi menutut YR agar ditangkap.
Selain itu, GMMP meminta aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato ditutup.
Desakan untuk menangkap YR juga datang dari aktivis di Pohuwato, Frangki Budion.
Frangki menilai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas PETI sudah berada pada level yang mengkhawatirkan, tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.
“Dampaknya sangat luas. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga ketegangan sosial antar warga akibat aktivitas tambang ilegal ini. Ini bukan kasus baru. Sudah berkali-kali terjadi dan terus dibiarkan,” tegas Frangki.
Menurut Frangki, aparat Kepolisian baik di tingkat Polsek, Polres Pohuwato, hingga Polda Gorontalo terlalu lamban, bahkan terkesan enggan menindaklanjuti kasus tersebut.
Frangki menilai pembiaran terhadap aktivitas PETI yang dikoordinir oleh YR merupakan bentuk kegagalan aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga lingkungan.
Tak hanya itu, Frangki turut menyoroti maraknya pemberitaan media yang menyebut nama YR sebagai aktor utama dalam aktivitas tambang ilegal.
Frangki menilai, ketidaktegasan aparat dalam menyikapi hal ini justru menimbulkan kecurigaan publik akan adanya dugaan perlindungan atau “backing” dari oknum tertentu di tubuh kepolisian.
“Kalau tidak ada tindakan nyata, maka kami menduga ada keterlibatan dari oknum Kapolsek atau Kapolres dalam melindungi YR. Ini sangat mencoreng integritas Kepolisian,” ujarnya, Kamis 24 April 2025.
Frangki meminta agar Kapolda Gorontalo turun langsung menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam membiarkan praktik tambang ilegal ini.
Frangki berharap, tidak ada pihak yang bermain mata dengan pelaku kejahatan lingkungan demi kepentingan pribadi.
“Kami minta Bapak Kapolda Gorontalo untuk bertindak tegas. Jangan sampai institusi Kepolisian tercoreng hanya karena segelintir oknum yang ikut menikmati keuntungan dari tambang ilegal ini. Kami harap Kapolda tidak terbuai oleh ‘angin segar’ hasil tambang yang jelas-jelas melanggar hukum,” ungkap Frangki, dilansir dari hestek.co.id.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Lapangan GMMP, Andi Taufik, menyayangkan penutupan tambang ilegal hanya dilakukan di Desa Balayo.
Sementara PETI di Desa Bulangita belum ditutup.
“Balayo ditutup oleh pihak Kepolisian. Kenapa di Bulangita belum ditutup?,” ungkap Andi.
Dijelaskan Andi, di Desa Bulangita PETI sangat dekat dengan kawasan masyarakat.
“Air sungai tercemar dengan merkuri pengolahan tambang di atas,” ujar Andi.
Andi mengatakan, mendukung penuh Polda Gorontalo membasmi pertambangan ilegal yang berada di Pohuwato.
Sementara YR saat dihubungi himpun.id belum memberikan klarifikasi.*
