HIMPUN.ID – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Golkar. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mereformasi struktur belanja guna menciptakan APBD yang lebih sehat dan produktif.
Juru bicara Fraksi Golkar, I Wayan Yudiastika, menyampaikan pada Selasa 11 November 2025 bahwa salah satu catatan krusial adalah perlunya langkah konkret untuk menurunkan porsi anggaran belanja pegawai yang dinilai telah melebihi ambang batas.
“Struktur APBD harus lebih sehat. Pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas untuk menurunkan porsi belanja pegawai agar alokasi dana bisa lebih diarahkan pada program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Fraksi Golkar.
Selain pengetatan belanja, Fraksi Golkar juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sektor penerimaan daerah. Mereka meminta Pemda memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal. Optimalisasi PAD ini dianggap kunci untuk menambah alokasi belanja yang diperlukan untuk memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terakomodir.
Di samping itu, Fraksi Golkar juga menuntut transparansi dalam alokasi dana bagi hasil perusahaan, yang harus diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas usaha tersebut.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar berharap seluruh catatan strategis ini disinkronkan dengan target pembangunan nasional dan regional (RPJMD, RPJP, dan RPJMN) agar pembangunan Boalemo berjalan konsisten dan efektif.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
