HIMPUN.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo menuntut Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya konsistensi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Tuntutan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi, Mohammad Amin, dalam rapat paripurna DPRD Boalemo, Selasa 11 November 2025). Menurut Amin, sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, dan Rancangan APBD 2026 adalah kunci mutlak untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.
“Setiap kebijakan anggaran harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat guna meminimalkan kebocoran anggaran,” tegas Mohammad Amin.
Fraksi Gerindra menyoroti dua aspek utama yang harus diperkuat oleh Pemda:
1. Keadilan Anggaran:Fraksi mendesak agar distribusi anggaran memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di seluruh kecamatan. Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah pesisir dan pedalaman yang masih tertinggal dalam pelayanan publik.
2. Sinergi Pembangunan: Pemda didorong untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan sektor swasta. Langkah ini dinilai esensial untuk mempercepat implementasi program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Meskipun menyatakan dukungan politik yang konstruktif terhadap program pro-rakyat, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan tetap berjalan secara kritis dan bertanggung jawab. Fraksi menutup pandangannya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan menuju Boalemo yang lebih maju.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
