Penulis: Istiawaty Pomalingo, Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
HIMPUN.ID – Bagi sebagian ibu hamil di wilayah pesisir, perjalanan menuju fasilitas kesehatan bukan sekadar persoalan jarak. Ada keadaan laut, ketersediaan perahu, biaya bahan bakar, cuaca yang berubah, dan waktu tempuh yang tidak selalu dapat dipastikan.
Ketika tanda bahaya kehamilan atau persalinan muncul, setiap menit sangat berarti. Namun, bagi perempuan yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan, keselamatannya kadang masih ditentukan oleh apakah ombak memungkinkan perjalanan dilakukan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu tidak hanya berhubungan dengan komplikasi medis. Di dalamnya terdapat persoalan geografis, ekonomi, transportasi, ketersediaan tenaga kesehatan, dan keadilan dalam memperoleh pelayanan.
Gorontalo memiliki wilayah yang berhadapan dengan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Kehidupan sebagian masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari laut. Akan tetapi, karakter Gorontalo sebagai wilayah pesisir belum sepenuhnya diikuti oleh sistem rujukan kebidanan yang mampu menjawab tantangan geografis tersebut.
Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa hingga April 2026 telah terjadi 17 kasus kematian ibu. Jumlah itu sangat mengkhawatirkan karena target maksimal tahun 2026 disebut hanya 20 kasus. Pada 2024, angka kematian ibu di Gorontalo tercatat 154,8 per 100.000 kelahiran hidup, dengan 28 kasus kematian ibu dan 193 kasus kematian bayi.
Pada tahun yang sama, cakupan kunjungan pertama ibu hamil atau K1 mencapai 92,3 persen. Akan tetapi, cakupan pemeriksaan kehamilan lengkap enam kali atau K6 hanya mencapai 67,1 persen. Gorontalo Utara menjadi wilayah dengan cakupan terendah untuk ketiga indikator pemeriksaan kehamilan. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingginya kontak awal dengan fasilitas kesehatan belum selalu diikuti pemeriksaan yang lengkap dan berkelanjutan.
Data publik tersebut memang belum menjelaskan berapa banyak kematian ibu yang terjadi di wilayah pesisir atau berkaitan dengan keterlambatan transportasi. Justru di sinilah pemerintah perlu memperkuat pencatatan berdasarkan tempat tinggal, waktu tempuh, kondisi rujukan, dan hambatan geografis. Tanpa data yang terperinci, persoalan perempuan pesisir berisiko tidak terlihat dalam perencanaan kesehatan.
Dalam kegawatdaruratan maternal dikenal tiga bentuk keterlambatan. Pertama, terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Kedua, terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Ketiga, terlambat mendapatkan pelayanan yang memadai setelah tiba di fasilitas kesehatan. Bagi perempuan pesisir, ketiga keterlambatan itu dapat terjadi secara berlapis.
Keluarga mungkin terlambat mengenali tanda bahaya. Setelah keputusan rujukan dibuat, mereka masih harus mencari kendaraan atau transportasi laut. Ketika berhasil mencapai fasilitas kesehatan, belum tentu tersedia dokter, darah, obat, ruang operasi, atau layanan yang dibutuhkan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah terdapat puskesmas atau rumah sakit, melainkan apakah seluruh sistem dapat bekerja pada saat ibu membutuhkannya.
Sebagai negara maritim, laut seharusnya menjadi penghubung kehidupan, bukan penghalang keselamatan. Pembangunan kesehatan dalam konteks Benua Maritim Indonesia tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas di daratan. Sistem pelayanan juga harus dirancang berdasarkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat hidup di pesisir, pulau kecil, dan wilayah yang dipengaruhi kondisi cuaca serta gelombang laut.
Di sinilah filsafat ilmu memberikan pertanyaan penting: untuk siapa ilmu pengetahuan dikembangkan? Kemajuan teknologi dan pengetahuan kebidanan akan kehilangan sebagian nilainya apabila manfaatnya hanya mudah dijangkau oleh perempuan yang tinggal dekat pusat kota.
Ilmu kebidanan bukan sekadar kumpulan prosedur klinis. Nilainya terletak pada kemampuannya menjaga martabat, keselamatan, dan hak perempuan. Keadilan pelayanan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi menyediakan dukungan sesuai hambatan yang mereka hadapi. Perempuan yang harus menyeberangi laut tentu membutuhkan sistem berbeda dari perempuan yang tinggal beberapa menit dari rumah sakit.
Karena itu, Gorontalo memerlukan sistem rujukan kebidanan yang berperspektif maritim. Pertama, pemerintah daerah perlu memetakan ibu hamil berisiko tinggi sekaligus menghitung waktu tempuh nyata menuju fasilitas rujukan. Pemetaan tidak cukup berdasarkan jarak di atas peta, tetapi harus mempertimbangkan cuaca, kondisi jalan, jadwal transportasi, dan kemampuan ekonomi keluarga.
Kedua, wilayah yang memerlukan perjalanan laut perlu didukung ambulans laut atau transportasi khusus yang dapat digunakan setiap saat. Anggaran bahan bakar, petugas, alat komunikasi, serta prosedur keselamatan harus menjadi bagian dari sistem, bukan dibebankan kepada keluarga ketika keadaan darurat terjadi.
Ketiga, rumah tunggu kelahiran perlu diperkuat bagi ibu berisiko tinggi yang tinggal jauh dari rumah sakit. Ibu dapat tinggal sementara menjelang persalinan dengan pendampingan tenaga kesehatan. Kebijakan ini harus disertai bantuan biaya hidup dan tempat bagi anggota keluarga agar tidak menjadi beban baru.
Keempat, komunikasi antara bidan desa, puskesmas, rumah sakit, layanan transportasi, dan pemerintah desa harus dibangun dalam satu jejaring rujukan. Informasi mengenai ketersediaan tempat tidur, darah, dokter, serta kondisi cuaca perlu diketahui sebelum pasien diberangkatkan. Teknologi komunikasi dapat membantu, tetapi tetap harus disertai kesiapan pelayanan di lapangan.
Kelima, setiap kematian ibu harus dikaji secara jujur dan menyeluruh. Audit tidak boleh berhenti pada penyebab medis seperti perdarahan, hipertensi, atau infeksi. Pemeriksaan juga harus menjawab apakah terdapat keterlambatan pengambilan keputusan, transportasi, pembiayaan, komunikasi, atau penanganan setelah pasien tiba.
Keselamatan ibu merupakan ukuran paling nyata dari keberpihakan pembangunan. Tidak seharusnya peluang seorang perempuan untuk bertahan hidup saat melahirkan ditentukan oleh kode pos, kemampuan ekonomi, atau keadaan ombak.
Gorontalo membutuhkan sistem kebidanan yang memahami laut sebagai bagian dari kehidupan masyarakatnya. Ketika negara mampu memastikan bahwa perempuan di pesisir memperoleh pertolongan secepat perempuan di perkotaan, pada saat itulah ilmu pengetahuan, pembangunan maritim, dan keadilan benar-benar bertemu dalam tindakan.
