HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan untuk mengawal penuh surat yang akan diajukan Gubernur Gorontalo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Surat ini penting untuk memperjuangkan nasib lebih dari 300 guru non-ASN non-database yang belum terakomodasi dalam PPPK Paruh Waktu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, usai memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Inspektur Daerah, serta perwakilan pegawai non-ASN non-database di Ruang Paripurna, Jumat 3 Oktober 2025.
“Ini masalah guru-guru yang non-database, berharap supaya data-datanya itu masuk di BKN juga. Sudah ada kebijakan Pak Gubernur menyurat ke KEMENPAN-RB,” ujar Hamzah.
Hamzah menegaskan, pengawalan ini akan dilakukan secara langsung oleh Komisi IV ke Jakarta untuk memastikan surat tersebut tidak hanya terkirim, tetapi juga disertai penjelasan langsung mengenai kondisi riil di Gorontalo.
“Surat-surat yang ke MenPAN ini betul-betul harus dikawal ke Kementerian. Jadi kami juga dari Komisi IV siap mengawal itu, karena kasihan guru-guru yang tidak terakomodir pada PPPK Paruh waktu,” tambahnya.
Hamzah Muslimin menekankan, persoalan nasib guru non-database ini adalah masalah serius yang memerlukan perjuangan maksimal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Ada 300 lebih ini yang tidak masuk database. Saya minta ini maksimal diperjuangkan. Saya juga sudah minta tadi dengan Pak Kadis [Dikbud], supaya betul-betul ini dikoordinasikan dengan Komisi IV,” tegasnya.
Hamzah mengungkapkan kekecewaannya mendalam apabila para guru yang telah berdedikasi mencerdaskan anak-anak di Gorontalo tersebut tidak diakomodasi.
“Kasihan guru-guru kita. Mengajar, mencerdaskan anak-anak, khususnya di Provinsi Gorontalo. Sementara fasilitas yang lainnya tidak terpenuhi,” ucapnya penuh keprihatinan.
Hamzah berharap KemenPAN-RB dapat memberikan solusi konkret setelah menerima surat dari Gubernur dan penjelasan dari DPRD Gorontalo.
Menutup keterangannya, Hamzah mengatakan langkah pengantaran surat ke KemenPAN-RB akan segera dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan bahwa suratnya kan sudah jadi. Jadi mungkin kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau boleh minggu depan sudah kita bisa bawa ke sana,” tutup Hamzah.
Komisi IV bertekad membawa langsung surat tersebut guna memberikan penjelasan mengenai kejadian di Gorontalo.*
Reporter: Fadli Sukriani Melu
