HIMPUN.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo melancarkan kritik tajam terhadap usulan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Rancangan APBD 2026. Anggota Banggar, Meyke Camaru, menuntut rincian yang jelas, khususnya terkait 30 unit asrama mahasiswa yang tersebar di luar daerah seperti Manado dan Surabaya.
Dalam rapat pembahasan anggaran, Meyke Camaru menekankan bahwa meskipun pemeliharaan asrama merupakan hal strategis untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Gorontalo, penggunaan dana publik harus disertai dengan akuntabilitas penuh.
“Kami ingin melihat breakdown anggaran untuk masing-masing asrama. Jangan sampai anggaran besar disetujui tanpa ada rincian yang jelas. Transparansi sangat penting agar publik dapat mengetahui arah penggunaan dana tersebut,” tegas Meyke.
Sorotan Meyke tidak hanya tertuju pada angka, tetapi juga kondisi fisik aset daerah. Ia menyoroti beberapa asrama di Manado dan Surabaya yang dinilai memerlukan perhatian serius. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan lamban dalam merespons kondisi asrama yang merupakan tempat tinggal mahasiswa Gorontalo.
“Kita harus tahu kapan terakhir asrama ini diperiksa. Jangan tunggu rusak parah baru diperbaiki. Ini aset daerah dan menjadi tempat tinggal anak-anak Gorontalo yang sedang menempuh pendidikan,” ungkapnya.
Meyke Camaru mendesak pemerintah untuk segera melakukan inspeksi berkala dan memastikan kelayakan bangunan serta kenyamanan mahasiswa. Tindakan ini dianggap krusial untuk mencegah kerusakan parah yang justru akan menelan biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa depan.
Selain masalah anggaran dan kondisi fisik, Banggar juga mempertanyakan dasar hukum pengelolaan aset tersebut. Meyke mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemeliharaan asrama mahasiswa benar-benar termasuk dalam urusan pemerintahan daerah dan didukung oleh regulasi yang kuat.
Apabila termasuk urusan daerah, harus ada regulasi yang jelas terkait pengelolaan, tanggung jawab, serta mekanisme perawatan aset tersebut. Hal ini penting untuk menghindari overlapping kewenangan dan memastikan pemeliharaan asrama dapat dikelola dengan anggaran yang jelas dan terarah.
DPRD Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan pemeliharaan aset daerah ini, memastikan alokasi dana tahun 2026 berdampak nyata pada peningkatan fasilitas pendidikan mahasiswa.*
