HIMPUN.ID – Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Gorontalo Utara (Gorut), Novarolina Uno, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, tidak hanya menyoroti dana hibah yang ada di Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Gorontalo Utara.
Menurut politisi partai bernafaskan islam itu, DPRD Gorut dinilai tak objektif dalam menyoroti anggaran dana hibah yang digelontorkan kepada organisasi-organisasi penerima dana hibah di Gorontalo Utara.
“Saya minta DPRD Gorut harus secara holistik menyoroti dana hibah, yang digelontorkan kepada organisasi non pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara. Jangan terkesan tebang pilih, dan seolah-olah hanya mencari kesalahan satu lembaga saja,” tuturnya kepada Himpun.id, Rabu (16/06/2021).
Pengurus Sebelumnya Perlu Juga Disoroti
Dijelaskannya, terkait dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, perlu disoroti pula pengelolaan dan penggunaan dana hibah oleh pengurus yang periode-periode sebelumnya. Sehingga sorotan yang dilakukan oleh DPRD saat ini, tidak terkesan hanya akan bermuara pada kepengurusan yang sekarang.
“DPRD Gorut juga perlu menyoroti dana hibah, yang sudah dikelola atau digunakan oleh kepengurusan periode-periode sebelumnya. Apalagi dana hibah yang digunakan oleh pengurus yang lama itu, nominalnya jauh lebih besar, sementara tak berbanding lurus dengan apa yang terlihat. Ditambah lagi, diduga Kwarcab Pramuka Gorut, nanti saat kepengurusan yang sekarang baru memiliki NPWP,” jelasnya.
Sorotan DPRD Gorut Hanya Dijadikan Batu Sandungan
Ia menambahkan, langkah DPRD Gorut yang menyoroti dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut saat ini, dikhawatirkannya hanya dijadikan batu sandungan bagi Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut yang sekarang, bersama seluruh jajarannya.
“Jangan sampai, yang dilakukan DPRD Gorut saat ini terkait dana hibah Kwarcab Gorut, hanya dijadikan sebagai batu sandungan bagi Ketua dan pengurus kwarcab yang sekarang. Saya khawatir, karena Ketua Kwarcab Gorut saat ini adalah Ridwan Yasin, kemudian DPRD menyoroti dana hibah mereka. Jika itu benar, maka DPRD tidak objektif dan terkesan tendensius,” imbuhnya.
Inspektorat Gorut Harus Membuka Hasil Audit Pengurus Sebelumnya
Lanjut Nova, Ia meminta pihak Inspektorat Gorut membuka hasil audit Inspektorat terhadap anggaran dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, yang digunakan oleh kepengurusan periode-periode sebelumnya.
“Agar terkait pemanfaatan dana hibah Kwarcab Pramuka di Gorut, dari periode-periode sebelumnya hingga saat ini terlihat jelas. Terkait anggaran dana hibah untuk organisasi-organisasi lainnya seperti PMI, KNPI, dan Koni juga perlu dibuka, karena seperti kita ketahui dari sejak tahun 2020 dilarang membuat kegiatan yang mengundang orang banyak, nah anggaran mereka diapakan?,” tanya Nova.
Aset Pramuka Satu unit Mobil Belum Diketahui Keberadaanya
Selain itu, ia juga berharap aset yang dikuasai oleh kepengurusan Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, dalam hal ini satu unit mobil operasional, segera ditelusuri keberadaanya, agar dapat segera diserahterimakan kepada pengurus yang baru.
“Sebab, saya mendapat informasi, aset Pramuka satu unit mobil operasional itu, belum diketahui keberadaanya hingga saat ini, dan itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa pada kepengurusan yang lama tidak ada temuan, karena ada aset yang belum ditemukan juga. Sesuai informasi akurat yang saya terima, pengurus aset tersebut telah beberapa kali dipanggil oleh Inspektorat, tapi tidak memenuhi panggilan tersebut,” pungkasnya.
Hamzah Sidik : Pemanfaatan Dana Hibah Sempat Menimbulkan Polemik di Media Sosial
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik, saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, dimasukannya soal pemanfaatan dana hibah Kwarcab Gorut pada periode kepengurusan saat ini, dikarenakan pada beberapa waktu kemarin sempat menimbulkan polemik di media sosial, bahkan berujung saling lapor ke pihak berwajib.
“Kalo kemarin yang dipersoalkan dana KNPI, kita pasti angkat KNPI, kalo yang dipersoalkan PMI, kita pasti akan persoalkan PMI, begitu juga dengan yang lain. Tapi kan kemarin yang ribut hanya satu, cuman pramuka ini gara-gara si Hengki Kasim mengangkat hal itu di media sosial, lalu berbalas pantun dengan Arif, lalu ada laporan ke polisi terkait hal ini, sehingga kami DPRD menangkap dan memotret hal itu dan kami angkat pada Pansus Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah,” kata Hamzah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (16/06/2021).
Temuan Hampir Semua Organisasi di Gorut
Selanjutnya ia menerangkan, setelah diangkat tentang polemik tentang Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut itu, pihaknya menemukan banyak hal, dan bukan hanya temuan pada Kwarcab Pramuka Gorut, melainkan terkait dengan hampir semua organisasi di Gorut.
“Setelah kita mengangkat ini, ternyata ada banyak hal yang kita temukan di sana, dan sebenarnya yang kita temukan juga tidak hanya pramuka, tapi kita temukan juga ada pelanggaran-pelanggaran lain dalam pengertian, hampir semua organisasi-organisasi ini seperti PMI, Koni dan segala macam, tidak memasukan proposal, dan hasil audit dari Inspektorat juga ada temuan seperti itu,” terang Hamzah.
Tidak ada yang Mempersoalkan Pemanfaatan Dana Hibah Oleh Kepengurusan Sebelumnya
Saat dikonfirmasi terkait kenapa hanya pemanfaatan dana hibah oleh pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut yang disoroti oleh DPRD, politisi dari partai Golkar itupun menjawab, hal ini dikarenakan tidak ada yang mempersoalkan pemanfaatan dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, oleh kepengurusan periode sebelumnya.
“Kenapa pada kepengurusan yang lama tidak dipersoalkan? Ya karena tidak ada yang mempersoalkan yang lama-lama, apalagi yang lama-lama telah melewati tahapan audit BPK dan tak ada temuan. Dizaman Pak Tomas tidak ada temuan, dizaman Pak Roni tidak ada temuan, terus apa yang dipersoalkan?. Kecuali ada yang mempersoalkan, misalnya diributkan di media sosial, diributkan di media online, atau ada yang melaporkan ke DPRD atau dilaporkan ke Polda, maka kita akan merespon hal itu, jadi tak ada tendensi untuk menjatuhkan siapa-siapa,” tandasnya.
Keterangan Auditor Inspektorat Gorut
Sementara itu, auditor Inspektorat Gorut, Ilyas Lamatenggo, kepada Himpun.id membeberkan, terkait aset Kwarcab Pramuka Gorut, pihak yang diketahui sebagai pengelola aset telah diundang beberapa kali untuk dimintai data aset Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, hingga hari ini tidak menyerahkan data tersebut.
“Kami kemarin sudah memanggil saudara Arif Nusa sebagai pihak yang diketahui mengurus aset pramuka, tapi awalnya beliau datang tanpa membawa data asetnya, dan berjanji akan datang kembali dengan membawa data aset yang kami minta. Tetapi, setelah dipanggil beberapa kali, hingga saat ini yang bersangkutan tak datang-datang untuk memenuhi janjinya,” tutup Ilyas.
Keterangan Mantan Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut
Disisi lain, mantan Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut, Tamrin Sirajudin, kepada media ini mengungkapkan, saat periode kepengurusannya, Kwarcab Gerakan Pramuka Gorut juga menerima dana hibah hingga ratusan juta pertahun.
“Saya jadi pengurus itu, sejak tahun 2008 hingga sekitar tahun 2013, Ketua waktu itu adalah Pak Thomas. Kami waktu itu menerima juga dana hibah, mulai dari Rp. 150 juta/tahun, hingga Rp.250 juta/tahun. Kami pada waktu itu sempat membeli satu buah mobil pick up merk suzuki warna hitam, sebagai mobil operasional, sekitar tahun 2008 atau 2009,” ungkapnya.
Mobil Operasional Senilai Sekitar Rp 90 juta
Dibeberkannya, Mobil operasional yang senilai sekitar Rp 90 juta itu dikuasai oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka kala itu, Thomas Mopili, dan sering digunakan oleh para Dewan Kerja Cabang (DKC).
“Namun mobil itu setahu saya sudah rusak, dan saya tak tahu lagi rusaknya itu pada waktu masih kepemimpinannya Pak Thomas atau tidak. Setahu saya mobil itu ada di halamannya Pak Thomas, namun pastinya masih ada sekarang atau tidak, saya tidak tahu,” tutup Tamrin. (MYP/HP)
, Novarolina Uno, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)){kind=link}