HIMPUN.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas penajaman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, Senin 27 Juli 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Espin Tulie, menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PUPR-KP Provinsi Gorontalo, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, serta para Tim Pakar DPRD.
Pertemuan ini digelar untuk memperdalam pembahasan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran tahun 2027 agar efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mendorong agar kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara selektif. Salah satu porsi anggaran yang disoroti adalah alokasi dana pemeliharaan jalan yang dinilai masih terlalu besar, sehingga perlu dievaluasi dan dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lain yang jauh lebih mendesak.
Espin menegaskan pentingnya kejelian dalam mencermati setiap program dan kegiatan agar belanja daerah benar-benar berfokus pada kebutuhan pokok daerah.
“Daripada input yang kita berikan, kita harus betul-betul jeli dalam melihat program dan kegiatan. Dalam efisiensi ini kita betul-betul melihat mana yang lebih prioritas dan mana yang bisa kita evaluasi,” kata Espin.
Menurutnya, ketimbang menghabiskan porsi anggaran yang terlampau besar hanya untuk pemeliharaan rutin, sebagian dana tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika diserap oleh proyek-proyek pembangunan fisik baru yang sudah lama diaspirasikan warga di tingkat kabupaten.
“Kalau boleh, anggaran itu dipindahkan ke program kegiatan yang lebih mendesak. Ada beberapa aspirasi yang masuk, termasuk di wilayah Kabupaten. Ada infrastruktur yang harus dikerjakan. Kalau tidak, ini bisa menghambat program yang lebih besar,” ujar Espin.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo harus berjalan secara linear dan terintegrasi dengan program strategis pemerintah daerah. Melalui pergeseran anggaran yang tepat sasaran, seluruh alokasi belanja daerah dipastikan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(Adv)
