HIMPUN.ID – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja di Ruang Paripurna, Senin, 17 November 2025.
Pembahasan kali ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo, serta Badan Intelijen Daerah (Binda) Gorontalo.
Ketua Pansus Ranperda Kepemudaan, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun menjelaskan, maksud diundangnya BNN bertujuan meminta masukan mengenai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Ghalieb juga menyampaikan, dalam rapat tersebut, Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol. Sri Bardiyati, S.Sos., M.Si, menyarankan agar program kepemudaan harus dijalankan secara terintegrasi.
“Jadi, salah satu yang disarankan oleh Kepala BNN, Ibu Jenderal bahwa ada program terintegrasi,” ujar Ghalieb.
Ghalieb kemudian menyoroti koordinasi dan pengelolaan kebijakan OPD yang berkaitan dengan kepemudaan, terutama terkait alokasi dana hibah.
Ghalieb menilai, kebijakan anggaran tersebut selama ini tidak terkoordinir dengan baik dan terkesan dilepas begitu saja.
“Kita selama ini melihat, kebijakan anggaran untuk kepemudaan di OPD-OPD itu, terkesan dilepas begitu saja. Tidak ada target pemerintah daerah dalam pengembangan organisasi kepemudaan. Sehingga, hibah itu, suka-suka organisasi dikelola sedemikian rupa, sesuai keinginan mereka,” kritik Ghalieb.
Politisi dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menekankan Ranperda ini harus menjadi solusi.
Ghalieb menekankan pentingnya penetapan target standar yang jelas bagi organisasi penerima hibah dalam melaksanakan program mereka.
“Mestinya, kita berharap ketika Perda ini ada. Harus ada target standar yang akan dilakukan oleh Organisasi penerima hibah dalam rangka untuk pengembangan rencana strategis pengelolaan kepemudaan di Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Ghalieb menegaskan komitmen Pansus untuk terus memperjuangkan peningkatan ekonomi anak muda melalui Ranperda ini, sekaligus memastikan dana kepemudaan dapat dikelola secara terukur dan tepat sasaran.(Adv)
