HIMPUN.ID – Pengelolaan arsip dan penyelamatan dokumen sejarah di Provinsi Gorontalo dinilai masih menghadapi kendala besar akibat keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini memicu keprihatinan dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Provinsi Gorontalo, Senin 20 Juli 2026.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki menegaskan, kearsipan memiliki peran vital sebagai pusat rujukan informasi dan bukti historis, termasuk rekam jejak perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, arsip-arsip bernilai sejarah tinggi tersebut terancam tidak terkelola dengan baik dan sulit diakses oleh masyarakat maupun kalangan akademisi.
Wanita yang akrab disapa Femmy itu menyayangkan belum adanya peningkatan alokasi anggaran untuk bidang kearsipan, padahal usulan dan intervensi telah berulang kali disampaikan sejak pembahasan anggaran tahun sebelumnya. Menurutnya, komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merawat ingatan kolektif daerah harus diwujudkan melalui alokasi dana yang proporsional untuk tata kelola kearsipan yang modern dan terintegrasi.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2027 ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan perhatian serius terhadap porsi anggaran dinas kearsipan. Langkah ini dinilai krusial agar penguatan sistem dokumentasi dan penyelamatan aset sejarah Gorontalo dapat berjalan optimal.(Adv)
