HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi memperkuat sinergi dan ruang keterbukaan informasi publik bersama para insan pers mitra kerja sama tahun 2026. Komitmen ini diwujudkan lewat agenda bincang santai dan silaturahmi yang digelar di Miranti Indah, Senin 20 Juli 2026.
Sebagai langkah nyata mempererat hubungan kemitraan, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, menjelaskan bahwa kegiatan ini direncanakan menjadi agenda rutin berkala demi menjaga komunikasi yang harmonis.
“Agar hubungan emosional kita bisa terbangun sesama mitra kerjasama. Maka, agenda ini direncanakan akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Bisa saja, disela waktu sebelum turun reses,” ujar Rifli.
Dalam dialog tersebut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki berbagi pengalaman kepada insan pers. Dirinya yang memiliki pengalaman menjadi pejabat di Departemen Penerangan menerangkan, pers memiliki independesi dan kontrol sosial serta kebebasan berpendapat selama memenuhi prinsip-prinsip keberimbangan.
Sun Biki juga mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam membuat berita, sebab berita yang dituliskan berbeda dengan disampaikan secara lisan.
“Jika informasi itu disampaikan secara lisan, maka 1 sampai 2 hari dia akan lewat. Tetapi, jika dituliskan, maka ia akan terbaca sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setahun, sampai selamanya. Olehnya, perlunya memberikan informasi dengan hati-hati,” tutur Sun Bi
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas M. Mopili, menegaskan, dibukanya ruang dialog berkala seperti coffee morning atau diskusi santai bertujuan untuk memecah kebuntuan komunikasi serta mengurai informasi yang selama ini tersumbat antara pihak legislatif dan media.
“Berdasarkan kebenaran yang ada, oleh karenanya tadi terungkap yang selama ini buntu antara wartawan dan anggota DPR itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Mulai malam ini coba kita atur, tiap 3 bulan sekali kita adakan apakah kopi morning, kopi sore hari, dan seterusnya. Ini untuk apa? Agar informasi-informasi yang tersumbat bisa terselesaikan, terkomunikasikan,” kata Thomas Mopili.
Tidak hanya membuka kran komunikasi, Thomas Mopili juga menyambut baik aspirasi mengenai pembentukan forum media independen di lingkungan DPRD. Pihaknya siap memfasilitasi wadah tersebut agar insan pers memiliki independensi penuh dalam menyusun panduan, kode etik internal, serta cara mengkritisi kinerja dewan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
“Forum media itu perlu agar di DPRD itu ada kode etik, di DPRD itu ada tata tertib yang mengatur. Kalau wartawan juga menyarankan ada forum itu, saya kira agar kita juga terarah bagaimana menulis, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana kita menjawab aspirasi daripada masyarakat. Dan itu semua diatur secara kelembagaan yang tidak dicampur adukan oleh kekuatan lain dari luar. Silahkan diputuskan sendiri oleh wartawan itu. Maka media itu, saya sependapat, saya setuju, dan saya akan memfasilitasi itu,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Thomas Mopili menyatakan keterbukaannya terhadap setiap masukan dan kritik konstruktif dari media massa. Bagi lembaga legislatif, kritik yang disampaikan secara santun merupakan bagian dari konsekuensi logis jabatan publik demi mengawal transparansi kerja DPRD Gorontalo di mata masyarakat.(Adv)
