HIMPUN.ID – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda bersama Komisi I melakukan monitoring kesiapan pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadapi dampak kekeringan pada musim kemarau, khususnya terkait ketersediaan air bersih serta potensi kebakaran.
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan telah menyiapkan langkah antisipasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna meminimalkan risiko cuaca ekstrem.
Dalam peninjauan di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pemerintah kelurahan melaporkan bahwa ketersediaan air bersih bagi warga secara umum masih dalam kondisi aman. Namun, dampak kekeringan sudah mulai memukul sektor pertanian hingga mengakibatkan beberapa wilayah mengalami gagal panen.
Selain masalah pertanian, potensi kebakaran juga menjadi sorotan utama. Pemerintah Kelurahan Bulota mengungkapkan pernah terjadi insiden kebakaran yang dipicu oleh sekam padi yang terbakar saat musim kering.
“Memang pernah ada kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh sekam padi yang terbakar. Hal tersebut sudah kami antisipasi bersama masyarakat. Pemerintah kelurahan selalu mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, terutama pada musim kekeringan seperti sekarang ini,” jelas pihak pemerintah kelurahan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki menegaskan, pentingnya kesiapsiagaan di tingkat tapak agar krisis air, kegagalan panen, maupun bencana kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus terus memperkuat koordinasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita perlu memastikan langkah antisipasi dilakukan sejak awal, sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan, terutama menyangkut kebutuhan air bersih, pertanian, dan potensi kebakaran,” ujar Yeyen.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk terus memantau kondisi wilayahnya secara berkala serta menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.(Adv)
