27.3 C
Jakarta
Kamis, Juni 13, 2024

Buy now

Aksi Demonstrasi 22 April, Pemda Gagal Menangani Permasalahan di Daerah

Oleh: Muhamad Fadli

HIMPUN.ID – Banyaknya PR Pemerintah Daerah yang sampai detik ini belum selesai, maka dengan kunjungan orang nomor satu di Indonesia, merupakan sebuah moment yang dinantikan oleh masyarakat khususnya para mahasiswa/aktivis.

Dengan dilakukannya aksi demonstrasi pada esok hari Senin 22 April 2024, sejujurnya bukan untuk menganggu stabilitas daerah, karena sering diungkapkan oleh orang-orng sebelah.

Bahwa mereka mahasiswa yang demo ini hanya menganggu stabilitas daerah.

Pemerintah daerah masih gagal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Gorontalo, Provinsi maupun Kabupaten.

Mulai dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan bahkan sampai ke masalah pertambangan ilegal yang hari ini tidak selesai-selesai.

Baca juga:Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya Sambut Presiden Joko Widodo di Bandara Jalaluddin Gorontalo

Maka satu kesyukuran juga atas kedatangan Jokowi ke Gorontalo, seandainya kalau beliau tidak datang mungkin kita tidak akan dengar pengaspalan Jalan Boalemo bisa diselesaikan dalam semalam.

Ya seperti dongeng Bandung Bondowoso saja yang membangun 1000 candi dalam semalam, ini juga salah satu bentuk evaluasi pemerintah daerah jangan nanti pemerintah pusat datang survei maupun kunjungan kerja kemudian cepat-capat untuk rampungkan permasalahan yang ada di Gorontalo.

Dan permasalahan yang krusial sampai hari ini yaitu mengenai ekonomi, Gorontalo masuk dalam urutan kelima sebagai provinsi paling miskin di Indonesia dan jelas ini adalah PR terbesar pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ini.

Serta salah satu kunjungan RI 1 Ke Gorontalo salah satunya meresmikan Bandara Panua yang ada di Pohuwato, Kabupaten Pohuwato juga harus dapat perhatian lebih bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Tragedi pembakaran Kantor Bupati di Pohuwato itu akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tambang ilegal yang ada di Pohuwato sehingga mengkebiri daripada hak-hak rakyat dan disitulah puncak kemarahan rakyat.

Maka hal semacam ini harus di seriusin oleh seluruh steak holder terkait, jangan nanti datang pemerintah pusat survei ke daerah kemudian pada kocar kacir.**

Catatan : Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

(Info: himpun.id menerima kontribusi tulisan dengan berbagai tema. Rubrik tulisan yang dapat di kirim yakni Opini, Resensi, Cerpen, Puisi, Tips, Edukasi, Khazanah, dan lain sebagainya, selagi bermanfaat)