HIMPUN.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili beserta jajaran Komisi II menyambangi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengoordinasikan langkah penanggulangan masalah distribusi serta ketersediaan gas Elpiji 3 kg yang masih dikeluhkan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto mengungkapkan, lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap gas subsidi tidak dibarengi dengan ketersediaan stok yang memadai di lapangan. Hal ini memicu terjadinya kelangkaan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan ekonomi rumah tangga.
“Kebutuhan masyarakat meningkat, tetapi ketersediaan gas di daerah belum memadai. Kami berharap dengan kedatangan kami ke Ditjen Migas, kuota Elpiji 3 kg untuk Provinsi Gorontalo dapat ditambah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Mikson Yapanto.
Merespons aspirasi tersebut, pihak Ditjen Migas menjelaskan, realisasi penyaluran Elpiji 3 kg di Gorontalo pada tahun 2025 tercatat telah melebihi kuota yang ditetapkan (over kuota). Data realisasi ini menjadi basis evaluasi bagi kementerian dalam menentukan kebijakan alokasi kuota untuk tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti anomali harga yang terjadi di tingkat pengecer. Meski secara administratif distribusi diklaim telah sesuai data, namun di lapangan muncul fenomena harga spekulatif yang sangat tinggi, termasuk pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mencapai harga tidak wajar.
“Kami turun langsung ke lapangan, sampai di tingkat pengecer semuanya sudah dibagi sesuai data. Tetapi yang menjadi perhatian, muncul harga spekulatif BBM solar hingga Rp50 ribu. Jika mekanismenya sudah berjalan sesuai aturan, bagaimana bisa muncul harga setinggi itu?” tanya Ridwan.
Menutup pertemuan tersebut, Mikson Yapanto menegaskan kembali agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan penambahan suplai gas melon untuk wilayah Gorontalo.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal isu energi ini guna menjamin stabilitas ketersediaan dan keadilan harga bagi masyarakat, khususnya di wilayah tambang dan pelosok daerah.(Adv)
