HIMPUN.ID – Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih bijak dan proporsional dalam menyusun skema efisiensi anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah rasionalisasi anggaran diminta tidak sampai mengganggu penyelesaian produk hukum daerah yang krusial.
Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama OPD mitra kerja di Ruang Rapat Paripurna Deprov, Selasa 21 Juli 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I Fadli Poha dan dihadiri jajaran anggota Komisi I lainnya.
Yeyen menyoroti alokasi anggaran pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo yag dinilai masih minim. Padahal, biro tersebut mengemban beban kerja cukup berat dalam melahirkan berbagai regulasi dan produk hukum daerah.
“Harus menjadi perhatian juga, Biro Hukum itu kan harus ada anggaran. Jangan sampai hanya karena anggaran, produk-produk hukum itu tidak jalan,” tegas Yeyen.
Di sisi lain, untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Yeyen mendorong seluruh OPD mitra kerja agar bertindak cerdas dan adaptif (smart) dalam mengelola alokasi operasional. Politisi Golkar itu mencontohkan belanja perjalanan dinas pada Biro Umum yang sebenarnya masih bisa dialihkan menggunakan teknologi komunikasi digital.
“Kita harus smart memanfaatkan anggaran efisiensi. Misalnya, Biro Umum, ada perjalanan dinas. Sementara, kegiatannya kan bisa melalui via Zoom,” ujarnya.
Adapun pembahasan KUA-PPAS 2027 ini melibatkan sejumlah OPD mitra di lingkungan Sekretariat Daerah serta lembaga vertikal, seperti Biro Pemerintahan & Kesra, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Umum, serta Sekretariat DPRD.
Lewat RDP ini, Komisi I berfokus menyelaraskan alokasi prioritas anggaran pada masing-masing biro demi memastikan perencanaan APBD 2027 berjalan efektif, proporsional, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.(Adv)
