HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, bersama tokoh agama, budaya, kesehatan, mendorong Dinas Sosial melahirkan rekomendasi penting, sebagai sikap pemerintah menangani persoalan transgender di Gorontalo.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, setelah Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi di Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo, Selasa 27 Mei 2025.
Dijelaskan Ghalieb, rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai tindak lanjut surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mengenai rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi IV DPRD dengan Forum Pemerhati Seni Gorontalo beberapa waktu lalu.
Ghalib menjelaskan dalam RDP sebelumnya, fokus pembahasan adalah respon pemerintah terhadap penampilan aksi seni yang dianggap mengandung unsur pornografi.
“Waktu itu di RDP kita cuma membahas bagaimana respon pemerintah terhadap penampilan aksi seni itu, yang mengarah pada pornografi,” jelas Ghalib.
Ghalib mengungkapkan, dari RDP direkomendasi pertemuan lanjutan untuk mendalami isu tuntutan, yang kini digelar secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Salah satu poin yang direkomendasikan dalam RDP adalah melakukan pertemuan dalam rangka pendalaman terkait isu yang menjadi tuntutan dari teman-teman komunitas seni Gorontalo,” ungkap Ghalib.
Ghalib optimis hasil rapat koordinasi akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengambil langkah strategis.
Rapat koordinasi ini menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mencari solusi terbaik yang menghormati keberagaman sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan budaya Gorontalo.
Reporter: Nurmila Abas
