HIMPUN.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga, melainkan butuh kolaborasi kuat antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan generasi muda.
Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Gerakan Antikorupsi Berbasis Kampus dan Kepemudaan di Gorontalo”.
Dalam pemaparannya, Erwin menyoroti, lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi pintu masuk utama praktik korupsi yang berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki fungsi checks and balances yang krusial untuk meminimalkan celah tersebut.
“Kami di DPRD terus mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik serta digitalisasi layanan pemerintahan untuk mempersempit ruang gerak praktik lancung,” ujar Erwin dalam dialog Integritalk yang digelar oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu 21 Januari 2026.
Erwin merinci beberapa peran strategis legislatif dalam mengawal integritas daerah:
Pengawasan APBD: Mengawal mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran.
Monitoring Proyek Strategis: Memastikan pembangunan fisik dan layanan publik berjalan sesuai aturan.
Tindak Lanjut Audit: Mengawasi penyelesaian hasil pemeriksaan BPK dan BPKP oleh pemerintah daerah.
Erwin mengapresiasi langkah FIP UNG dalam menginisiasi Integritalk. Menurutnya, kampus adalah laboratorium moral untuk melahirkan pemimpin masa depan yang bersih.
“Kita berharap dari ruang diskusi ini lahir generasi muda Gorontalo yang berintegritas, berakhlak, dan memiliki komitmen kuat menolak korupsi sejak dini,” tambahnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan Direktur ISM sekaligus Penyuluh Antikorupsi Sahrul Hikam, Dekan FIP UNG Arwildayanto, serta Ketua KNPI Kota Gorontalo Fahrudin Salilama. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu menciptakan budaya antikorupsi yang terintegrasi di Gorontalo.(Adv)
