HIMPUN.ID – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim TAPD dan OPD pada Rabu 26 November 2025 tidak hanya menyoroti stagnansi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memunculkan kritik tajam terhadap metode evaluasi kinerja pemerintah dan pengelolaan dana non-APBD.
Anggota Banggar, Ghalib Lahidjun, memberikan pandangan kritis yang menuntut perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengukur keberhasilan dan mengelola potensi sumber daya eksternal.
Ghalib Lahidjun menilai bahwa laporan kinerja pemerintah daerah selama ini cenderung hanya menampilkan capaian internal dan mengabaikan pandangan masyarakat, yang seharusnya menjadi indikator keberhasilan terpenting.
“Kalau hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri, tentu hasilnya tidak objektif. Kita butuh riset persepsi publik setiap tahun agar evaluasi kinerja lebih objektif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat,” kata Ghalib.
Ia menekankan bahwa tanpa adanya feedback obyektif dari masyarakat, evaluasi tidak akan efektif sebagai bahan koreksi dan perbaikan program di masa depan.
Isu krusial lainnya yang disorot oleh Ghalib adalah pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, potensi dana CSR sangat besar dan dapat membantu pembiayaan program yang tidak tertangani oleh APBD, asalkan dikelola dengan benar dan transparan.
Ghalib mendorong pemerintah daerah untuk mencontoh model pengelolaan CSR di Yogyakarta, di mana seluruh dana tanggung jawab sosial perusahaan dikelola secara terpusat oleh pemerintah.
“CSR bukan dana liar. Potensinya besar dan kalau dikelola dengan baik, bisa membantu pembiayaan banyak program. Tapi semua harus transparan,” tegas Ghalib.
Ia berharap tahun depan pemerintah daerah dapat segera menyusun regulasi CSR yang lebih modern, berbasis data, dan menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung, menjadikannya sumber pendanaan yang terarah dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, kembali menekan pemerintah untuk bekerja lebih keras menghadapi realitas pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan dan angka kemiskinan yang tinggi.
Ridwan mencontohkan sektor pertanian dan peternakan, di mana ia meminta pemerintah memberi respons cepat, terutama dalam penyediaan unggas yang mudah dibudidayakan dan memiliki pasar yang jelas untuk mendukung kelompok peternakan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi masih lambat dan angka kemiskinan cukup tinggi. Namun dengan kerja keras, integritas, dan perencanaan yang tepat, target itu bisa dicapai,” ujar Ridwan, menutup dengan harapan bahwa catatan kritis dari Banggar dapat menjadi perhatian serius dalam perencanaan program tahun anggaran berikutnya.*
