HIMPUN.ID – Kasus Dheninda Chaerunnisa, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, telah menjadi contoh tragis bagaimana ruang publik kini didominasi oleh penghakiman yang didasarkan pada sepotong video.
Hujatan yang deras di media sosial terhadap Dheninda harus segera diimbangi dengan analisis yang lebih adil, yang mampu memisahkan isu etika remeh dengan persoalan substansi pelayanan publik yang jauh lebih penting.
Pertama-tama, kita harus meninjau proporsionalitas hukuman. Gestur bibir yang viral, meskipun dianggap tidak pantas bagi seorang pejabat publik, adalah kesalahan komunikasi non-verbal yang diakui dan telah diklarifikasi oleh Dheninda sebagai respons kepada karyawannya, bukan cemoohan langsung terhadap demonstran. Ia juga telah menyampaikan permohonan maaf.
Yang seharunya kita semua menuntut keadilan, kini mulai bergeser berlaku tidak adil. Mengapa sebuah gestur yang didasarkan pada interpretasi subjektif bisa memicu hujatan sekejam ini?.
Penghakiman berlebihan ini adalah bentuk hukuman yang tidak proporsional. Bahayanya, hal ini menciptakan standar ganda, kita lebih mudah mengutuk politisi muda atas kesalahan visual yang menarik perhatian, sementara isu subsatansi luput dari viralitas dan kemarahan publik.
Sudah saatnya publik menggeser fokus dari moralitas personal yang remeh ke akuntabilitas kerja seorang wakil rakyat.
Isu utama yang dibawa oleh demonstran adalah dugaan praktik calo dalam rekrutmen PPPK paruh waktu, sebuah masalah serius yang merusak integritas birokrasi dan merugikan rakyat kecil. Dheninda, sebagai Ketua Komisi III, telah berjanji mengusut tuntas.
Opini tandingan yang tajam muncul ketika ada pihak yang berusaha menggiring narasi bahwa isu calo PPPK itu tidak ada, dan menggunakan kegaduhan gestur sebagai alat untuk membungkam tindak lanjut isu ini.
Jika Dheninda dihabisi karirnya karena sebuah gestur, hal itu justru akan menguntungkan oknum calo yang diduga bermain. Ini adalah manuver politik yang berbahaya yang menempatkan pertunjukan emosi di atas pemberantasan korupsi.
Masyarakat dan media harus menolak pengalihan isu ini. Kita harus menuntut Dheninda untuk membuktikan komitmennya dengan segera memanggil pihak terkait, melakukan investigasi, dan melaporkan kemajuan penanganan kasus dugaan calo secara transparan. Keberhasilan dalam membongkar praktik ini adalah satu-satunya cara untuk mengcounter narasi negatif secara tuntas.
Untuk menyelesaikan kemelut ini secara dewasa, semua pihak harus mengambil langkah strategis yang fokus pada keadilan dan pelayanan publik.
Untuk Dheninda Chaerunnisa: Keputusan terbaik adalah Transparansi dan Bukti Kinerja. Dheninda harus segera merespons drama media sosial dengan kerja nyata.
Gestur yang keliru dibalas dengan keberanian membongkar dugaan calo PPPK. Dheninda harus menunjukkan bahwa substansi kinerja jauh lebih berat nilainya daripada interpretasi sebuah mimik wajah.
Untuk Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorut: BK harus Tegakkan Disiplin yang Proporsional.
BK harus memastikan prosedur ini tidak menjadi alat untuk menyingkirkan pengawas yang berpotensi membongkar skandal.
Untuk Partai NasDem: Partai harus mengambil peran sebagai Pelindung dan Pengarah Kader.
Partai perlu mendukung penuh upaya Dheninda dalam mengawal kasus dugaan calo dan memastikan bahwa kader mereka memprioritaskan fungsi pengawasan yang bersih.
Ini menunjukkan bahwa Partai NasDem mempertahankan kadernya berdasarkan substansi kinerja, bukan menyerah pada tekanan emosional media sosial.
Untuk Masyarakat dan Media: Fokus pada Akuntabilitas. Masyarakat harus menuntut laporan perkembangan investigasi dugaan calo PPPK.
Keberanian kita untuk menggeser fokus dari moralitas personal yang dangkal ke integritas pelayanan publik akan menjadi indikator kematangan demokrasi kita.
Menghabiskan energi untuk menghakimi Dheninda karena gestur adalah kemunduran demokrasi. Mari kita tuntut bukti kinerjanya.
Penulis: Alfian Kasim
