HIMPUN.ID – Swasembada pangan adalah salah satu tujuan strategis nasional yang memiliki dampak besar di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas kebijakan pemerintah dan kemampuan dalam menggunakan dana publik secara efektif.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi, mencapai swasembada pangan membutuhkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta penggunaan anggaran yang hemat dan berfokus pada hasil nyata.
Harmonisasi kebijakan sangat penting karena sektor pangan melibatkan wewenang dari berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat bertugas menentukan arah kebijakan nasional, standar regulasi, serta program-program strategis; sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan ciri khas wilayahnya.
Ketidaksesuaian dalam kebijakan sering menyebabkan tumpang tindih antarprogram, ketidaktepatan dalam penargetan, bahkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Dalam penerapannya, harmonisasi kebijakan tidak hanya bisa dicapai melalui keseragaman aturan, tetapi juga membutuhkan kesamaan pandangan dan tujuan. Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan agar kebijakan pangan nasional tidak hanya bersifat top-down tanpa memperhatikan kebutuhan di lapangan.
Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan para petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di setiap daerah. Pendekatan kerja sama ini akan meningkatkan rasa memiliki daerah terhadap program swasembada pangan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih berhasil dan efektif.
Selain menyelaraskan kebijakan, efisiensi pengelolaan anggaran juga sangat penting dalam mencapai swasembada pangan nasional. Meskipun anggaran untuk sektor pangan cukup besar, hal tersebut tidak selalu mampu meningkatkan produksi atau kesejahteraan petani jika tidak dikelola dengan baik.
Sampai saat ini, beberapa masalah sering muncul, seperti alokasi anggaran yang tidak terpadu, penggunaan anggaran yang lebih fokus pada penyerapan daripada hasil yang diraih, serta kurangnya penilaian terhadap program yang dijalankan. Kondisi tersebut menyulitkan pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan.
Efisiensi anggaran harus dipahami sebagai kemampuan pemerintah untuk mendapatkan manfaat maksimal dari setiap rupiah yang digunakan. Untuk mencapai hal ini, perlu ada perencanaan yang berdasarkan hasil kerja, data pangan yang tepat dan akurat, serta pengawasan yang jelas dan bertanggung jawab.
Anggaran sebaiknya dialokasikan pada program-program prioritas yang berdampak langsung, seperti peningkatan produktivitas lahan, penyediaan alat pertanian, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan petani melalui teknologi dan kearifan lokal.
Lebih lanjut, sinergi antara penyelarasan kebijakan dan penggunaan anggaran secara efisien akan menciptakan ekosistem pembangunan pangan yang lebih kuat. Kebijakan yang sejalan memungkinkan anggaran pemerintah pusat dan daerah saling mendukung, bukan saling tumpang tindih. Contohnya, pemerintah pusat bisa fokus pada pembangunan infrastruktur makro dan penelitian, sedangkan pemerintah daerah memperkuat aspek distribusi, pendampingan petani, serta pengembangan produk lokal yang berkualitas.
Pola kerja seperti ini akan mempercepat tercapainya swasembada pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Akhirnya, swasembada pangan bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Kebijakan yang selaras dan pengelolaan dana yang efisien harus dianggap sebagai dua pilar penting yang saling mendukung dalam membangun kemandirian pangan negara.
Jika kebijakan dibuat secara terpadu dan anggaran digunakan dengan bijak, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.(Rls)
Gorontalo, 25 Januari 2026
Penulis: Farhan Moh. Fahrurozi Bonde (Peserta Advance Training LK III HMI Badko Sulut-Go)
