HIMPUN.ID – Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mendapat apresiasi tinggi dari pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, memuji Komisi I atas ketelitian dan keberaniannya dalam mengawasi setiap rupiah uang daerah.
Pujian tersebut disampaikan Ridwan usai menghadiri rapat konsultasi Badan Anggaran bersama Komisi I di ruang Inogaluma, Selasa 5 Agustus 2025.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Komisi I, terutama oleh Umar Karim, bukan sekadar formalitas.
“Mereka benar-benar fokus, terutama dalam memeriksa komponen penerimaan dan belanja daerah. Pandangan yang disampaikan Komisi I itu penting, agar anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan visi pemerintahan Gusnar–Idah,” jelas Ridwan.
Sorotan pada Tunjangan Kinerja dan Rasionalisasi Anggaran
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyoroti penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurutnya harus dikawal ketat agar tidak terjadi pemborosan.
Ia juga menyinggung isu Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) yang dinilainya belum berbasis analisis jabatan dan fungsi secara murni.
“TPP itu seharusnya didasarkan pada jabatan dan beban kerja, bukan preferensi pribadi. Kami bahkan temukan ada ASN yang menerima beberapa jenis tunjangan sekaligus, padahal orangnya sama. Itu jelas tidak adil,” tegasnya.
Ridwan meluruskan rumor yang beredar bahwa DPRD memotong TPP. Ia menegaskan, yang dilakukan adalah rasionalisasi sesuai ketentuan hukum demi efisiensi dan keadilan.
“Tidak benar kami memangkas. Yang ada adalah penyesuaian. Tujuannya justru untuk memastikan hak ASN tersalurkan secara tepat,” tutup Ridwan, sambil kembali memuji kinerja Komisi I yang dinilai hebat karena telah mengingatkan Badan Anggaran untuk lebih teliti dan objektif dalam mengawal APBD.(Fadli Sukriani Melu)
