HIMPUN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menemukan potensi solusi pembiayaan tenaga honorer di Puskesmas Tabongo, Kabupaten Gorontalo, di tengah kekhawatiran berakhirnya masa Surat Keputusan (SK) tenaga honorer mulai Juli ini.
Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan hari Sabtu 5 Juli 2025, Komisi IV menyoroti status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tabongo dan sebagian besar puskesmas di Kabupaten Gorontalo, yang memungkinkan pembiayaan honorarium tenaga kontrak dialokasikan melalui dana kapitasi.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan, dengan 14.900 jiwa peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total sekitar 19.000 penduduk, dana kapitasi yang tersedia dinilai memadai untuk menutupi honor tenaga kontrak serta kebutuhan operasional lainnya.
Meskipun demikian, Komisi IV mengingatkan pihak Puskesmas untuk tidak sembarangan dalam merekrut tenaga honorer. Penekanan diberikan pada penyesuaian rekrutmen dengan kebutuhan riil dan dukungan terhadap program-program yang berjalan.
“Jangan sampai jumlah tenaga honorer melebihi kebutuhan. Fokuslah pada bidang yang benar-benar kekurangan tenaga,” tegas dr. Sri.
Selain itu, Komisi IV menyoroti ketimpangan rasio dokter dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Idealnya, kata dr. Sri, satu dokter melayani 5.000 jiwa.
“Dengan populasi hampir 20.000 jiwa, seharusnya tersedia tiga hingga empat dokter. Saat ini, Puskesmas Tabongo hanya memiliki satu dokter CPNS dan satu dokter kontrak yang gajinya bersumber dari dana kapitasi,” jelasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi dari pihak Puskesmas, dr. Sri menegaskan bahwa Komisi IV akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, mengingat urusan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Untuk dukungan kewenangan di tingkat provinsi, Komisi IV akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo guna mencari solusi terbaik bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Tabongo dan sekitarnya.(Adv/u)
Reporter: Fadli Sukriani Melu
