HIMPUN.ID, BOALEMO – Sejumlah masyarakat berasal dari 9 desa, yang berada di Kecamatan Botumoito, keluhkan persoalan abrasi pantai, dan pembangunan jalan menuju akses pertanian kepada Oktohari Dalanggo.
Aspirasi masyarakat itu terungkap saat Oktohari Dalanggo yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil VI Boalemo-Pohuwato, menggelar reses masa persidangan pertama tahun 2021-2022, di desa Botumoito. Selasa 16 November 2021.
Menanggapi aspirasi tersebut, Oktohari Dalanggo mengatakan, dari segi penganggaran memang agak kesulitan, karena saat ini anggaran banyak dialihkan ke penanganan Covid-19.
Namun demikian, kata dia, karena ini keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi, sebagai anggota DPR, dirinya tidak akan berdiam diri.
“Untuk persoalan pembangunan jalan menuju akses pertanian, bila aset-aset jalan desa itu masih termasuk pada aset kabupaten. Aaya pasti akan menggunakan otoritas saya sebagai mantan Ketua DPRD, untuk berkomunikasi dengan teman-teman DPRD Kabupaten Boalemo yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pembahasan APBD tahun anggaran 2022,” kata kader partai besutan Airlangga Hartarto ini.
Khusus Kecamatan Botumoito, lanjut Oktohari, nanti dibuatkan catatan khusus.
Oktohari Akan Koordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Boalemo
Dirinya akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Lahmudin Hambali, yang juga merupakan perwakilan dapil Botumoito.
“Andaikan aset jalan pertanian tersebut diserahkan kepada provinsi, maka pemda Boalemo harus menyurat kepada gubernur, untuk meminta pembangunan yang ada didesa, ditangani secara provinsi. Dan dengan demikian kabupaten harus menyerahkan aset, supaya tercatat dulu, baru kita anggarkan,” beber Oktohari.
Sementara untuk persoalan abrasi pantai, Oktohari menyampaikan bahwa, dari reses sebelumnya, aspirasi tentang persoalan abrasi pantai sempat disuarakan.
Diakui olehnya, anggaran untuk abrasi pantai rehabilitasi memang ada. Pada tahun anggaran 2020, persoalan abrasi disepanjang garis pantai Gorontalo sudah masuk pada anggaran perbaikan rehabilitasi.
“Namun, karena posisi kemarin masih dalam situasi penanganan pandemi, maka untuk pembangunan fisik yang dibiayai oleh APBN ditunda, karena anggarannya dialihkan oleh pusat untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya berharap kepada kita semua agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi,” tutur Oktohari.
Reporter: Arten Masiaga
