HIMPUN.ID – Sebuah pemandangan langka terjadi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Senin 1 September 2025.
Jajaran pejabat tinggi provinsi, termasuk Ketua DPRD Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur, dan Kapolda Gorontalo, hadir langsung di tengah-tengah massa demonstrasi.
Dalam aksi damai yang digelar Aliansi Merah Maron, mereka duduk bersila di jalan, mendengarkan orasi dan tuntutan mahasiswa secara langsung.
Tindakan ini menunjukkan komitmen para pemimpin daerah untuk membuka ruang dialog dan tidak menutup diri dari kritik.
“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” tegas Ketua DPRD Thomas Mopili, yang disambut positif oleh massa aksi.
Thomas Mopili menyatakan kesediaannya untuk mengawal tuntutan Aliansi Merah Maron hingga ke tingkat pemerintahan pusat.
Thomas sepakat dengan Gubernur untuk meneruskan surat aspirasi mahasiswa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, ia menerima tawaran Wakil Gubernur untuk mengajak perwakilan mahasiswa saat pertemuan di Jakarta, memastikan aspirasi mereka tersampaikan secara langsung.
Aksi ini membawa sejumlah isu nasional dan lokal. Tuntutan utama mahasiswa meliputi:
*Pemberhentian menteri bermasalah dan pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan.
*Penolakan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, seperti pemotongan anggaran transfer ke daerah, pemangkasan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP.
*Fasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.
*Transparansi pengawasan DPRD terkait isu lingkungan, khususnya hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Kehadiran para pejabat di tengah massa menjadi sorotan, menandakan terbukanya iklim demokrasi di Gorontalo dan kesediaan pemimpin daerah untuk berinteraksi langsung dengan rakyatnya.
Reporter: Fadli Sukriani Melu
