HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bergerak cepat memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan mengadopsi praktik terbaik (best practice) pengelolaan keuangan dari Pemerintah Kota Bandung. Langkah ini diambil usai jajaran Pemkab melakukan studi tiru dan konsultasi langsung dengan Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna mereformasi kelembagaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
Fokus utama dari adopsi sistem ini mencakup pembenahan pola koordinasi antarperangkat daerah, digitalisasi administrasi dokumen kerugian, hingga penerapan mekanisme penagihan yang lebih tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Pemkab Bone Bolango menilai strategi yang diterapkan Pemkot Bandung efektif dalam mempercepat proses pengembalian aset dan uang negara secara transparan dan akuntabel.
“Insyaallah, seluruh arahan dari Kementerian Dalam Negeri serta praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung akan kami implementasikan sesuai kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bone Bolango,” ujar Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, saat bersama jajaran Inspektorat Daerah dalam kunjungan kerja tersebut.
Inisiatif perbaikan kelembagaan TPKD ini menjadi langkah konkret Pemkab Bone Bolango dalam menutup celah kendala administratif maupun ketidakpatuhan penagihan di tingkat daerah. Dengan optimalisasi tata kerja tim yang baru, Pemkab optimistis proses pemulihan kerugian keuangan daerah dapat berjalan lebih cepat, memiliki kepastian hukum, serta memperkuat predikat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
