HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo untuk membahas pendalaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi, Selasa 22 Juli 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail, menjelaskan, rapat tersebut difokuskan pada penyesuaian pembiayaan, dengan harapan adanya penambahan APBD untuk anggaran Dinas Kesehatan. Hal ini mengingat belum adanya pagu indikatif dari Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya.
“Tadi kita sudah melakukan pembahasan APBD perubahan dengan Dinas Kesehatan di mana yang kita gali adalah terkait penambahan APBD yang anggaran untuk Dinas Kesehatan di perubahan ini. Karena pada saat pembahasan TAPD dengan Banggar, memang penyampaian TAPD belum ada pagu indikatif yang diberikan untuk setiap TAPD,” ungkap Gustam.
Dalam hasil rapat yang dilaksanakan, Gustam mengungkapkan kabar baik bahwa Dinas Kesehatan kini telah memiliki pagu indikatif.
“Alhamdulillah tadi ternyata Dinas Kesehatan sudah ada pagu indikatif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa lagi ditunda sekitar Rp 6.015 miliar,” jelasnya.
Gustam merinci, pagu indikatif tersebut mencakup beberapa komponen penting, antara lain pembayaran BPJS, gaji ASN PNS, gaji ASN P3K, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, TPP ASN P3K, jasa tenaga non-ASN database BKN, serta jasa tenaga non-ASN dan non-database BKN.
Gustam menuturkan, hasil rapat yang telah disepakati bersama Dinas Kesehatan ini akan segera dibahas dalam rapat Banggar.
“Ini akan Komisi bawa ke Banggar untuk dibahas kembali, untuk pengambilan keputusan di Banggar terhadap KUA PPAS perubahan Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.
Mengenai isu stunting, Gustam menyatakan, pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan secara terpisah.
“Stunting itu nanti akan kita diskusikan sendiri, dengan mengundang Dinas Kesehatan dan pihak yang membidangi stunting,” katanya.
Gustam menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan stunting, namun kondisi di lapangan menunjukkan penurunan yang belum signifikan.
“Bagaimana stunting ini begitu besar anggaran yang diarahkan ke penanganan stunting, tapi kondisi di lapangan sampai hari ini stunting tidak pernah menurun. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana strategi sehingga anggaran yang kita kucurkan untuk penanganan stunting ini betul-betul bermanfaat,” pungkas Gustam.*
Reporter: Fadli Sukriani Melu
