HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyoroti proses rekrutmen penerima beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) membahas program kerja OPD pada KUA/PPAS APBD Induk Tahun 2026, Minggu 3 Agustus 2025.
Saat rapat, program beasiswa bagi mahasiswa yang terdiri dari Beasiswa S1 Umum, Beasiswa S1 Kedokteran, beasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) serta beasiswa ATMI Solo, menjadi pembahas penting.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, menilai proses rekrutmen beasiswa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo masih terlalu rumit dan berbelit.
Sri menjelaskan, alur pengajuannya melibatkan banyak pihak, mulai dari mahasiswa, anggota DPRD, pendamping fraksi, hingga akhirnya sampai ke Biro Pemerintahan dan Kesra.
“Pengurusan beasiswa ini cukup ribet, karena dari mahasiswa lewat DPRD, fraksi, baru itu ke Kesra,” ungkap Sri.
Selain itu, Sri juga menyoroti masalah penggantian nama penerima beasiswa yang sudah diajukan melalui Pokir.
Dijelaskan Sri, penggantian ini sering terjadi karena mahasiswa yang diajukan tidak memenuhi syarat administrasi, padahal rekrutmen sudah berjalan.
Menurut Sri, seharusnya ada proses penyaringan berkas yang lebih baik sejak awal.
Untuk mengatasi hal tersebut, Sri Darsianti menyarankan agar Biro Kesra menugaskan seorang liaison officer (LO) yang secara khusus berkoordinasi dengan pendamping fraksi.
Tujuannya kata Sri, agar proses penyaringan administrasi bisa dilakukan lebih awal dan nama-nama yang diajukan melalui Pokir sudah dipastikan memenuhi syarat.
“Harus ada LO yang menghubungkan antara pendamping Komisi IV dan pihak Biro Kesra terkait filter mahasiswa memenuhi syarat atau tidak. Supaya tidak terganti lagi nama penerima. Kasihan, bagi mahasiswa yang sudah berharap,” tegasnya.
Komisi IV juga menyoroti Beasiswa S1 Kedokteran dan Beasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Pihak DPRD Provinsi Gorontalo ingin mengetahui mekanisme rekrutmen kedua beasiswa tersebut agar dapat memantau prosesnya.
Khusus untuk beasiswa kedokteran, Sri Darsianti berharap beasiswa tersebut dapat diberikan secara bergantian kepada mahasiswa yang membutuhkan, bukan hanya terpaku pada satu orang saja hingga lulus.
“Beasiswa untuk kedokteran agar dapat digilir meskipun yang didapatkan hanya sedikit. Jangan hanya terpaku pada 1 orang, sedangkan banyak orang susah yang ingin jadi dokter umum, tapi tidak mendapat beasiswa,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, saat rapat, mewakili Biro Pemerintahan dan Kesra, Pestawaty, menjelaskan, penerima beasiswa S1 Kedokteran dipilih berdasarkan rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie.
Rekomendasi ini didasarkan pada analisis kebutuhan karena nantinya para penerima beasiswa akan mengabdi di rumah sakit tersebut selama 10 tahun.
Sementara itu, untuk beasiswa STTD, penerima ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
Menutup rapat, Sri Darsianti menyatakan, Komisi IV akan mengundang pihak RSUD Hasri Ainun Habibie dan Dinas Perhubungan di masa mendatang.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut, sehingga DPRD bisa ikut bertanggung jawab jika terjadi masalah.
“Ke depan, kita akan undang pihak Rumah Sakit Ainun dengan Dinas Perhubungan. Agar kita DPRD Provinsi mengetahui mekanisme proses perekrutan bagi nama penerima yang direkomendasikan,” tutup Sri.*
Reporter: Fadli Sukriani Melu
